Pencarian populer
Pemerintah dan DPR Sepakat Kaji Ulang Sistem Pilkada Langsung
Evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). Pertemuan itu membahas sejumlah hal salah satunya menganai evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.
Usai berdiskusi, Bamsoet, sapaan Bambang, mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk mengkaji kembali sistem pelaksanaan pilkada langsung saat ini. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan menelaah apakah pilkada serentak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dan demokrasi Indonesia, atau justru sebaliknya.
“Jadi terkait dengan pilkada langsung yang kita pilih dalam sistem demokrasi kita, akhir-akhir ini setelah kita evaluasi ternyata banyak masalah yang kita hadapi. Dan kita juga minta kepada kelompok masyarakat, tokoh masyarakat untuk melihat kembali apakah pilkada langsung ini memberikan manfaat banyak kepada masyarakat atau sebaliknya,” kata Bamsoet usai pertemuan.
Sebab, lanjut Bamsoet, beberapa tokoh nasional sudah menyarankan agar pemerintah bersama DPR kembali mengkaji sistem pilkada langsung di antaranya adalah mantan Ketua MK Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
“Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan,” paparnya.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, pemerintah dan DPR tidak mau melihat masyarakat terpecah belah akibat sistem pilkada langsung.
Terlebih, banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi yang merupakan buah dari sistem pilkada dengan pemilihan langsung tersebut.
“Bahkan korupsi jauh makin banyak karena biaya tinggi. Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya dan belum biaya penyelenggaraannya pilkadanya yang hampir Rp 18 triliun,” ungkap Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet mengatakan, tidak menutup kemungkinan apabila nantinya hasil evaluasi tersebut mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Bambang Soesatyo dan Utut Adianto (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
“Ya tak menutup kemungkinan, dan tak menutup kemungkinan juga pilkada akan tetap seperti ini,” ucap dia.
Sementara, Mendagri Tjahjo mengatakan pemerintah dan polri siap menjamin bahwa pelaksanaan pilkada 2018 akan berjalan dengan lancar dan aman.
“Karena pihak kepolisian dengan didukung oleh TNI dan BIN optimal mengamankan penuh kemudian kami juga terus berkomunikasi memback up apa-apa yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” tutur Tjahjo.
Terkait dengan evaluasi pilkada, Tjahjo mengatakan, prinsipnya pemerintah mempunyai semangat bahwa hak memilih kepala daerah itu tetap di tangan rakyat.
Akan tetapi, menurut Tjahjo, pilkada langsung saat ini terlalu banyak biaya, dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan.
“Bagaimana seseorang mau maju pilkada aja habisanya saja kalau mau jujur puluhan miliar, padahal nggak sesuai dengan apa yang didapat. (Misalnya) Dia seorang tokoh yang di pilih mempunyai amanah, tapi terlibat korupsi. Jadi intinya itu tadi, ini baru tahap diskusi tadi,” tutupnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: