Pemerintah RI Akan Bangun 11 Pos Lintas Batas Baru di Perbatasan

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Perbatasan Negara dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyinggung tentang 7 pos lintas batas yang berhasil dibangun. BNPP berencana untuk membangun 11 pos lintas batas yang baru.

"Ke depan, tahun ini berarti, kita masih punya tugas membangun 11 pos lintas batas negara di 5 provinsi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua. Ini tugas kita," ujar Wiranto saat membuka Rakor Pengendalian Pembangunan Perbatasan Negara bersama BNPP di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (28/1).

Wiranto mengatakan, pembangunan 11 pos lintas batas ini rencananya diselesaikan pada 2019. Hal ini berangkat dari berhasilnya penyelesaian 7 pos terdahulu. Menurutnya, keberhasilan ini dapat menjadi rujukkan dalam pembangunan 11 pos lainnya.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)

"Dan saya kira dengan pengalaman kemarin membangun 7 pos lintas batas dengan kesulitan yang dihadapi dan sudah berhasil kita atasi. Pengalaman itu akan mudah untuk kita membangun 11 pos lintas batas negara. Dan kita menyanggupi ini, dan mudah-mudahan, dengan pengalaman itu kita bisa nenyelesaikan 11 pos lintas batas ini di tahun 2019," ucap dia.

Dia juga meminta, untuk merealisasikan hal tersebut, agar seluruh pihak, termasuk kementerian untuk terus berkoordinasi. Sehingga, pembangunan 11 pos dapat benar-benar terwujud.

"Para kementerian lembaga agar melaksanakan Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan 11 PLBN dengan sebaik-baiknya. Di sini koordinasi sangat penting. Hebatnya seperti apa kalau enggak ada koordinasi, berantakan," tukasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Selaku Kepala BNPP juga menyampaikan hal yang sama melalui surat keterangannya. Dia meminta agar bupati dan wali kota di lokasi yang menjadi tempat pembangunan 11 pos untuk dapat bekerja sama.

Dia meminta agar pemerintah daerah mau berkoordinasi dan menyiapkan lahan dan pengalihan atau hibah aset. Dia juga meminta agar pemda dapat mempercepat proses perizinan serta pemfasilitasan pembangunan.