news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pemerintah: Suramadu Digratiskan karena Kemiskinan di Madura Tinggi

1 November 2018 13:44 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mensesneg Pratikno (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Mensesneg Pratikno (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
ADVERTISEMENT
Mensesneg Pratikno menjelaskan alasan pemerintah membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura-Surabaya. Ia mengatakan, faktor kemiskinan yang tinggi di Madura membuat pemerintah berpikir ulang untuk memberlakukan tarif tol Suramadu.
ADVERTISEMENT
Sebab, masyarakat di Madura akan semakin terbebani dengan biaya tol ketika hendak mengantar hasil-hasil produksi melalui Surabaya.
"Itu lah yang direspons (pembebasan biaya Tol Suramadu) salah satu faktornya kemahalan logistik sangat signifikan. Kebun tebu di Madura tidak kompetitif di bawa ke pabrik gula di Sidoarjo karena lalu lintasnya mahal,” ujar Pratikno di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (1/11).
“Bayangkan di Sampang 23 persen (kemiskinannya), saya tidak hafal data detailnya tapi di Bangkalan sudah sekitar 20 persen," imbuhnya.
Tak hanya itu, pertumbuhan sektor pariwisata di Madura juga akan terhambat jika biaya tol tidak digratiskan. Padahal, sebenarnya pemerintah memotong harga sampai 50 persen pada awal tahun di Tol Suramadu sehingga biayanya hanya Rp15 ribu. Namun, ternyata kebijakan tersebut masih memberatkan masyarakat Madura.
ADVERTISEMENT
“Harus diingat ini bukan tol yang dibangun oleh investor ini oleh APBN. Menteri PU yang meneruskan itu awal tahun diturunkan 50 persen tapi ternyata enggak mendongkrak juga,” bebernya.
Jokowi resmikan penggratisan jalan tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018). (Foto: Agus Suparto/Presidential Palace)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi resmikan penggratisan jalan tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018). (Foto: Agus Suparto/Presidential Palace)
Pratikno memastikan tidak ada unsur lain atau unsur politis terkait kebijakan itu. Dia mengklaim kebijakan itu murni atas dasar keadilan karena selama ini Madura sangat terisolir, bukan karena infrastruktur tapi karena kebijakan.
Wong Pak Presiden mengatakan blusukan ke mana-mana ke daerah pinggiran ke daerah perbatasan tahunya Madura sangat terisolir. Bukan karena infrastruktur tapi karena kebijakan tarif. Dari sisi pembiayaan adalah jembatan umum biasa cuma kan ditolkan oleh PU. Untuk masyarakat Madura masak tidak mendukung,” pungkasnya.