Pemerintah Targetkan Relokasi Korban Bencana Sulteng hingga 2020
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah berencana merelokasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap proses rekonstruksi ini berjalan dengan lancar.
ADVERTISEMENT
"Kita harapkan bisa selesai kurang dari 2 tahun, karena ini rehabilitasi dulu hunian sementara. Nah, setelah itu kita masuk ke rekonstruksi. 2020 mudah-mudahan selesai semua," kata Bambang usai mengikuti sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/10).
Bambang mengatakan, untuk mempercepat rekontruksi ini pemerintah akan menggunakan kombinasi pendanaan dari APBN dan dana hibah.
"Hibah juga tetap didorong, siapa pun yang ingin memberikan hibah. Tapi tentunya harus ada dari APBN, jadi ini kombinasi dari APBN dan non-APBN," jelasnya.
PerbesarHingga saat ini, dana hibah untuk relokasi belum ada yang masuk. Tak seperti dana hibah tanggap darurat bencana yang tercatat lebih dari 50 juta dolar AS.
Terkait peluang menerima bantuan asing, Bambang menyatakan hal itu bisa saja terjadi tergantung dari kebutuhan. Ia juga mengaku tak menutup kemungkinan untuk memakai sebagian pinjaman dari World Bank senilai 1 miliar dolar AS.
ADVERTISEMENT
"Iya itu kan komitmen, nanti mungkin ada sebagian yang merupakan relokasi dari pinjaman yang ada sekarang sebenarnya," ucapnya.
Hingga saat ini, tiga kelurahan di Kota Palu diproyeksikan menjadi lokasi relokasi. Yakni Kelurahan Duyu seluas 78 hektare, Tondo seluas 88 hektare, Pombewe seluas 210 hektare.
Namun, Bambang menegaskan relokasi bukan berarti membuat kota baru. Relokasi dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat tinggal di lokasi yang aman.
Perbesar