Pemkot Surabaya Cairkan Rp 84,6 M untuk Pilkada 2020

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Foto: Dok. Istimewa

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020 telah disepakati antara Pemkot Surabaya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Nilai anggaran Pilkada Surabaya 2020 diketok sebesar Rp 84,637 miliar.

Plt Kepala Bakesbangpol Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan berdasarkan kesepakatan bersama bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,637 miliar dengan beberapa tahap pencairan. Pada tahun anggaran 2019, KPU bakal mengajukan kepada Pemkot Surabaya pencairan termin pertama sebesar Rp1,396 miliar.

“Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya,” kata Eddy dalam keterangan yang kumparan terima, Senin (07/10) malam.

Sementara, untuk anggaran Bawaslu Surabaya, Eddy menyebut, telah disepakati bersama sebanyak Rp 27,918 miliar. Pada 2019 ini, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp 737,022 juta.

Sementara itu, sisa anggaran dananya baik KOU dan Bawaslu bakal dicairkan dalam tiga tahap pada anggaran tahun 2020.

“Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020,” jelasnya.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Foto: Dok. Istimewa

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp 1 miliar. Sementara sisanya, Rp 83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap di tahun 2020 mendatang.

Menurut Nur, anggaran Rp 84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama.

“Sebagaimana di Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilgub (Pemilihan Umum Gubernur) kemarin,” ujar Nur.

Nur memastikan, usai dilakukan penandatanganan NPHD ini, maka menandakan seluruh tahapan Pilkada Surabaya 2020 bisa segera dimulai. Bahkan, tanggal 26 Oktober 2019, pihaknya bakal mensosialisasikan terkait syarat dukungan calon pasangan perseorangan.

“Ini adalah pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Surabaya dan dari Warga Kota Surabaya,” pungkasnya.