Pemprov DKI Kerja Sama dengan BKPM, Permudah Izin Ekonomi Kreatif

Anies tandatangani mou bersama BKPM. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani nota kerja sama dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong terkait peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kerja sama ini diharapkan dapat memudahkan perizinan usaha di bidang ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Anies menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan BKPM. Menurut dia, kerja sama ini sejalan dengan keinginan Pemprov DKI untuk membuat sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Alhamdulillah kami bersyukur bahwa inisiatif dari Kepala BPKM ini sejalan dengan keinginan kita untuk bisa membuat sinkronisasi lebih baik antara kebijakan pusat dan pemprov. Kita tahu persis sebagian besar investasi ekonomi digital ini di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/5).

"Mayoritas pasti di atas 95% nilainya Rp 25-40 triliun per tahun. Bayangkan efeknya. Ini suatu yang jadi prioritas untuk dilaksanakan. Makanya akan dihasilkan komunikasi intensif dalam urusan ekonomi digital," imbuhnya.

Anies tandatangani mou bersama BKPM. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Melalui kerja sama ini, Anies berharap dapat memudahkan masyarakat membuka usaha di bidang digital di Jakarta. Pemprov DKI akan membuat meja khusus di mal pelayanan publik untuk mempermudah informasi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemprov DKI menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di dunia.

"Hari ini keinginan permudah kerja sama terlaksana. Kita dukung menjadikan negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia. Mudah-mudahan para pelaku yang selama ini kesulitan mau ke mana perginya, dengan adanya BKPM dan Pemprov, kami siapkan desk di mall pelayanan agar semua datang ke situ nah nanti pihak kami siap," ungkapnya.

Selain itu, Anies juga menginginkan arus investasi dan kegiatan usaha Jakarta dimudahkan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menghapus sistem yang menyulitkan arus investasi di Indonesia.

"Kita ingin yang niat berinvestasi dan buka badan usaha di Jakarta dimudahkan. Ini instruksi Presiden semua lapis-lapis yang mempersulit itu ditiadakan. Harapannya, Pemprov DKI punya bagian dalam hal itu. Kami sambut baik, terima kasih BKPM ke depan tim kita komit untuk kerja sama," tutupnya.