Pemprov Jateng: 3.977 Hektare Kawasan Kumuh Berhasil Dihilangkan

Ilustrasi pemukiman penduduk. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menghilangkan kawasan permukiman kumuh dinilai mulai menunjukkan hasil. Pemprov Jateng mengklaim kawasan permukiman kumuh di Jateng terus mengalami penurunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Budi Wibowo, mengatakan, jumlah kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah sebanyak 3.982 hektare.

Namun, setelah seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng mengecek dan update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN, yakni mencapai 6.981 hektare.

"Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius. Pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 saja. Artinya, sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan," kata Budi di Semarang, Senin (25/3).

Sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi, akan dikerjakan bersama-sama untuk diselesaikan. Sesuai target, hingga 2024, semua kawasan kumuh di Jawa Tengah akan dihapuskan.

"Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud," ucapnya.

Ganjar Pranowo saat Menyambangi Kumparan Foto: Helmi Afandi/kumparan

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur semata. Lebih dari itu, aspek kultural dan sosial masyarakat juga harus diperhatikan.

"Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya mengubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga diubah," kata dia.

Menurut Ganjar, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Dirinya mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

"Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting, selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar kader PDIP itu.