Pemprov Jatim Beri Santunan Rp 15 Juta ke Keluarga KPPS yang Meninggal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua KPU Choirul Anam memberi penghargaan untuk petugas pemilu yang meninggal dunia kepada perwakilan keluarga. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Pemprov Jawa Timur memberikan santunan uang senilai Rp 15 juta kepada keluarga petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jumat (26/4).

Total ada 58 petugas penyelenggaraan pemilu di Jatim meninggal saat melaksanakan tugasnya.

Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya juga memberi beasiswa sekolah kepada anak-anak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan dinas kota/kabupaten setempat untuk memberi beasiswa di tingkat SD dan SMP.

"Kita Pastikan kepada kabupaten/kota, kecuali untuk SMA/SMK maka bisa provinsi. Karena yang SMA/SMK, mulai Juli nanti sudah gratis," jelas Khofifah di lokasi.

Petugas KPPS menyiapkan surat suara. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Tak hanya itu, Khofifah juga menyebut bakal memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit lantaran kelelahan. Biaya perawatan nantinya akan ditanggung oleh pemkab/pemkot setempat.

"Dan jika memang harus dirujuk pada rumah sakit tipe A, dipastikan bahwa pemprov memberikan layanan gratis pula," imbuhnya.

Sementara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan KPU RI bakal memberikan santunan kepada petugas penyelenggara pemilu baik meninggal dunia maupun sakit. Namun, ia belum menyebut berapa nilai uang tersebut.

"Semua nanti akan diberi KPU RI uang duka, untuk menghormati, mengapresiasi kinerja oleh petugas-tugas kita," ungkap Choirul.

Choirul mengaku sudah menginstruksikan kepada petugas penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga kesehatan di tengah menjalankan tugas. Terlebih saat ini masih ada beberapa TPS yang melakukan pencoblosan ulang dan rekapitulasi perhitungan suara.

"Kami juga menginstruksikan teman-teman KPU kabupaten/kota untuk memperhatikan kesehatan," terangnya.