Pemprov Sulteng Tepis Isu Miring: Gubernur Turun ke Lapangan

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (batik biru) mengunjungi korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9). (Foto: ANTARA FOTO/Biropers-Kris)

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola tersambar isu miring. Dia diisukan tak hadir di tengah masyarakat saat gempa terjadi. Tapi isu ini ditepis Pemprov Sulteng.

Longki saat ditanya soal isu-isu soal gempa menolak diwawancara. Dia mempersilakan bertanya ke Sekda Pemprov Sulteng.

kumparan dan wartawan lain kemudian bertemu dengan Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Tengah M Hidayat di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin (8/10).

Hidayat kemudian memberikan penegasan. Gubernur Sulteng Longki ada di tengah warga dan bahkan lkut memimpin koordinasi penanganan gempa dengan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas. Longki adalah kader Gerindra.

“Gubernur bisa memimpin semua pihak kementerian, lembaga, apa itu bukan tugas pemerintahan itu. Jadi kalau kita katakan yang dimaksud tugas pemerintahan tidak aktif, itu di kantor, memang iya, kita akui orang tidak ada di kantor,” terang Hidayat.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri) mengunjungi lokasi gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9). (Foto: ANTARA FOTO/Biropers-Kris)

Kemudian, soal kesiapan aparat birokrasi di Sulteng, menurut dia pada akhir pekan pascagempa memang belum bisa bergerak. Tetapi gubernur dan jajaran ada, bahkan Longki ikut menemani Jokowi meninjau korban bencana pada 30 September 2018.

"Wajarlah hari pertama habis gempa hari Sabtu, malam Sabtu orang masih kacau, hari Minggu gempa, hampir tiap jam terjadi,” ujar Hidayat.

Gempa dan tsunami di Sulteng terjadi pada Jumat, 28 September 2018 saat sebagian masyarakat menunaikan ibadah salat Magrib. Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan di Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/10), menyinggung tidak hadirnya pemerintah daerah Sulteng saat penanganan bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala. JK menilai pendidikan manajemen krisis di lingkungan pemda Sulteng saat bencana terjadi sungguh minim.

"Kalau bahasa Inggrisnya aparatur pemerintahan ini public service, pelayan masyarakat. Jadi saat masyarakat ingin dilayani, kita harus berada di dalam masyarakat itu. Jadi memang bukan aparat gubernur dan wali kotanya, anak buahnya tidak ada, tidak muncul, karena keadaan kritis," jelasnya.