Peran Ketum Kadin di Tim Jokowi: Jembatan dengan Pengusaha Nasional

Kadin Indonesia, Rosan P Roeslan (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Pengusaha senior Rosan Perkasa Roeslani ditunjuk sebagai wakil ketua tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia mengaku, perannya di tim saat ini lebih banyak memberikan masukan terkait ekonomi dunia usaha kepada kedua calon yang diusung. Selain itu, ia berperan menjadi jembatan dengan pengusaha melalui jaringan se-Indonesia.

Ketum Kadin Indonesia ini mengaku, ke depannya ia tidak ingin terlalu banyak membuat rencana-rencana yang sulit direalisasikan. Selain itu, ia juga ingin rencana yang dibuat oleh Jokowi-Ma'ruf bisa memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dalam negeri.

"Ya, kan pertama saya memang sebagai pimpinan dunia usaha. Saya dalam hal ini memberikan masukan-masukan yang tentunya berhubungan dengan dunia usaha," ujar Rosan di Posko Cemara, Jakarta, Senin (15/10).

Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan tugas untuk meyakinkan para pengusaha. Berbekal posisi strategis di Kadin, Rosan akan bergerak melalui seluruh jaringan bisnisnya yang tersebar di penjuru negeri. Rosan akan meminta masukan dari pengusaha mengenai kebijakan apa yang paling tepat untuk diterapkan.

"Seluruh asosiasi bisnis itu ada di Kadin. Kurang lebih 200, seluruh anggota kita, Kadin tidak hanya di 34 provinsi saja, tapi di kabupaten kota kita ada 534 kantor cabang," ungkapnya.

Rosan di Posko Cemara. (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

"Karena saya ini tidak stand alone sebagai pengusaha saja tapi sebagai ketua umum KADIN yang punya akses tidak hanya di provinsi tapi kabupaten/kota, itu peran saya," pungkasnya.

Kendati demikian, Roslan menyerahkan sepenuhnya keputusan dukung-mendukung kepada masing-masing pengusaha. Ia enggan memaksakan agar para pengusaha ikut mendukung Jokowi di pilpres.

"Enggak, jejaring saya jadi Kadin, ini organisasi independent. Saya di TKN sebagai kapasitas pribadi dan saya juga mengerti di Kadin semua bendera semua warna itu ada dan itu saya hormati. Tapi jika mereka menjalankan kegiatan politiknya, anggota Kadin tidak boleh membawa Kadin," pungkasnya.