Persatuan Gereja Indonesia Dorong Jokowi Tuntaskan Kekerasan di Papua

Pembukaan Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua. (Foto: dok. Humas PGI)

Peristiwa tertembaknya warga sipil di Tembagapura, Papua Barat pada Rabu (4/4) lalu menambah serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Menyikapi hal itu, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) bersama gereja-gereja di Papua menggelar Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari jalan keluar dari tindak kekerasan yang terus berlangsung di Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PGI Pdt. Henriette TH. Lebang mengungkapkan bahwa PGI juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 6 Maret lalu. Dalam surat itu, PGI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap peristiwa penembakan terhadap warga sipil tersebut.

“PGI khawatir bahwa peristiwa kekerasan ini akan terus memelihara luka batin masyarakat Papua sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang sama dari waktu-waktu yang lalu.” ujar Pdt. Henriette, di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong Papua Barat, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan (kumparan.com), Senin (9/4)

Sebagai upaya meredam gejolak konflik yang kian melebar, kata Pdt Henriette, KGM yang tengah digelar itu nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh PGI, gereja-gereja di Papua, serta pemerintah pusat.

“KGM ini merupakan wujud solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat di Tanah Papua. Karena itu, maka dalam KGM ini utusan gereja-gereja di Indonesia bersama tokoh-tokoh gereja dan masyarakat di Tanah Papua, akan membicarakan, mendalami, menggumuli dan mencari jalan keluar terhadap persoalan konkrit yang dialami oleh orang Papua.”

Menurut Pdt Henriette, pembangunan di Papua yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belumlah cukup. Sebab, kata dia, pembangunan tersebut juga harus dibarengi dengan penghentian segala bentuk kekerasan dan aksi-aksi yang melukai hati masyarakat Papua.

“Kami mengimbau aparat negara, khususnya kepolisian dan tentara, untuk mengedepankan pendekatan kultural ketimbang mengedepankan pendekatan militeristik atau pendekatan keamanan semata. Kami juga mengimbau Bapak Presiden untuk mendesak Kapolri dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta peristiwa-peristiwa kekerasan lainnya”, tutupnya.

Konferensi itu sendiri dihadiri sekitar 400 orang peserta yang merupakan utusan berbagai gereja dari seluruh Indonesia, termasuk utusan berbagai gereja di Papua dan Papua Barat baik Protestan maupun Katolik. Selain itu, hadir pula perwakilan masyarakat adat di dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Daerah, perwakilan TNI dan Polri, dan lembaga-lembaga mitra PGI.

Konfrrensi ini akan berlangsung selama 4 hari dan akan berakhir pada 12 April 2018 mendatang. Berdasarkan agenda yang sudah ditentukan, penutupan kegiatan KGM ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang kebetulan akan melakukan kunjungan kerja ke Sorong dan sekitarnya pada waktu yang sama.