Pertemuan Jokowi dan Parpol Koalisi di Istana Tak Bahas Nasib PAN

Jokowi pimpin rapat kabinet antisipasi medsos. (Foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

Presiden Joko Widodo telah selesai menggelar pertemuan tertutup dengan 6 parpol anggota koalisi di Istana Negara. Pertemuan sekitar 1,5 jam itu membahas nasib dua Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang saat ini sedang menunggu persetujuan DPR.

Yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Keuangan, dan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

"Kita bahas pentingnya dua Perppu itu, pentingnya Perppu untuk negara. Ini kan rapat pimpinan fraksi koalisi pemerintah dengan presiden. Didampingi dengan Menkeu dan Mensesneg," ucap Ketua DPP Nasdem, Johnny G Plate usai pertemuan, Senin (24/7).

Parpol Pendukung Pemerintah ke Istana (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Selain Johnny Plate, pertemuan itu dihadiri oleh Idrus Marham (Golkar), Agus Gumiwang (Golkar), Utut Adianto (PDIP), Melchias Marcus Mekeng (Golkar), Reni Marlinawati (PPP), Robert J. Kardinal (Golkar), Amir Uskara (PPP), Nurdin Tampubolon, dan Ida Fauziah (PKB).

Dalam pertemuan itu, Presiden berharap parpol koalisi dapat membantu mengesahkan Perppu menjadi UU, lalu disosialisasikan kepada masyarakat agar tak disalahtafsirkan.

"Karena Perppu itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan negara. Kalau keterbukaan informasi itu kan untuk memenuhi komitmen Indonesia di OECD, karena memang seluruh negara di dunia sudah membuka informasi. Kalau kita tidak kita dikucilkan," paparnya.

"Kita datang ke Presiden agar komunikasi pas, concern kita sampaikan, Presiden juga menyampaikan harapannya. Kita sepaham dengan Presiden, setuju ini penting untuk kepentingan negara," imbuh anggota DPR itu.

Parpol Pendukung Pemerintah ke Istana (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Selain membahas Perppu, Johnny mengatakan pertemuan itu turut membahas isu politik terkini dan soal soliditas pemerintah yang harus dijaga. Namun dalam pertemuan itu tak membahas nasib PAN yang belakangan membelot dari pemerintah.

"(PAN) tidak dibicarakan, bukan itu tujuannya. Tentu tadi ada evaluasi dengan UU Pemilu kan. UU Pemilu sudah selesai, Presiden mengatakan beliau mengikuti perkembangan pembahasan di DPR, baik melalui menterinya dilaporkan, maupun menyaksikannya sendiri di televisi. Presiden memberikan apresiasi kita berkembang dinamis," kata Johnny.

"Enggak (Bahas kasus Setya Novanto) hanya UU terorisme dan Perppu supaya segera diselesaikan. Terkait check balances dengan pemerintah," ucap Johnny.