Pertemuan Sukses, tapi Trump Masih Belum Akan Cabut Sanksi Korut

12 Juni 2018 17:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Donald Trump. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)
zoom-in-whitePerbesar
Donald Trump. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)
ADVERTISEMENT
Presiden AS Donald Trump mengatakan pertemuan antara dirinya dengan Kim Jong-un di Singapura sukses menghasilkan kesepakatan denuklirisasi. Namun demikian, Trump masih belum akan mencabut sanksi atas nuklir Korut.
ADVERTISEMENT
Pernyataan ini disampaikan Trump dalam konferensi pers di Hotel Capella, Selasa (12/6) usai pertemuan dengan Kim yang menghasilkan kesepakatan dengan empat poin penting. Di antaranya memulai proses perdamaian dan denuklirisasi menyeluruh di Korut.
"Untuk sementara waktu sanksi tetap berlaku," kata Trump.
Sanksi dan embargo atas nuklir Korut ini adalah penyumbang dari kemelaratan negara itu. Akibat sanksi, Korut tidak bisa berdagang dengan negara lain, melakukan ekspor impor pangan dan barang-barang lainnya.
Menurut Trump, sanksi baru akan dicabut bila nuklir tak lagi menjadi masalah di Semenanjung Korea.
"Sanksi akan dicabut ketika kami yakin bahwa nuklir tak ada lagi," tambah Trump.
"Saya harap segera, saya menanti untuk mencabut sanksi-sanksi tersebut," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Jika berhasil melakukan denuklirisasi, Kim menjanjikan Korut menjadi negara baru yang makmur.
"Kim akan diingat sebagai pemimpin yang membuka babak baru untuk negaranya. Saya berterima kasih kepada Kim yang membawa masa depan yang lebih cerah untuk rakyatnya," ujar Trump.
Untuk memastikan denuklirisasi Korut berjalan transparan, Trump mengatakan pengamat dan ahli internasional, termasuk dari AS, akan datang untuk memantaunya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, di Beijing menyebut penghapusan sanksi berlaku jika Korut melucuti senjata nuklirnya secara menyeluruh.
"Resolusi Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa apabila Korut menghargai dan bersikap sesuai resolusi, maka pemberian sanksi dapat dipertimbangkan. Termasuk untuk menunda atau menghapus sejumlah sanksi tersebut," kata Shuang, dilansir Reuters.
ADVERTISEMENT