Peserta Pemilu Diminta Dukung Kebebasan dan Tak Kriminalisasi Pers

9 Februari 2019 13:47 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) menunjukan medali kemerdekaan pers saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) menunjukan medali kemerdekaan pers saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
ADVERTISEMENT
Masyarakat Pers Indonesia melakukan deklarasi dukungan kontestasi pemilu 2019 di Dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Sabtu (9/2)
ADVERTISEMENT
Deklarasi itu dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Masyarakat pers Indonesia bakal mendukung seluruh perserta Pemilu 2019, baik capres-cawapres maupun caleg yang berlaga dengan beberapa syarat. Yosep mengatakan, peserta pemilu harus menghargai kebebasan pers dalam peliputan pemilu
"Menunjukkan komitmen sungguh-sungguh atas kebebasan pers. Menunjukkan (dukungan) kesungguhan terhadap tidak adanya kriminalisasi dan sensor terhadap pers," kata Yosep.
Masyarakat pers Indonesia berkomitmen untuk memerangi hoaks dan tetap menjaga keberimbangan berita dalam pemilu, khususnya pada laga Pilpres 2019.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Hari Pers Nasional 2019. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev
"Mendukung pemilu, pertama memerangi hoaks. Kedua, memeriahkan pesta demokrasi dengan menjunjung tinggi profesionalisme media, verifikasi media, uji kompetensi," tuturnya.
Selanjutnya, Yosep mengungkapkan pemerintah perlu menelurkan peraturan yang kuat atas keberadaan pers di antara arus besar digitalisasi dunia, terlebih media cetak.
ADVERTISEMENT
"Media harus dilindungi dengan peraturan yang mendukung pers di tengah-tengah penetrasi dunia digital," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Hari Pers Nasional 2019. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev
Selain itu, Yosep juga menyoroti terkait kesejahteraan hidup insan pers saat ini.
"Rata-rata kesejahteraan wartawan rendah. Meski ini pekerjaan rumah tangga media. Kemudian, pajak kertas yang menjadi komponen media cetak. Mungkin pemerintah bisa ikut kebijakan afimatif terkait ini," jelasnya.
Dalam acara HPN 2019 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Irana Jokowi serta sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi Karya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Hari Pers Nasional 2019. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev