PJ Gubernur Sumut: Pencabutan Beasiswa Arnita Jangan Dikaitkan SARA

Arnita Rodelina Turnip, mahasiswi IPB yang beasiswanya dicabut Pemkab Simalungun (Foto: Facebook/Alifah Jauna Multazimah )

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono, telah meminta Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo, untuk menindaklanjuti polemik pencabutan beasiswa mahasiswi IPB Arnita Rodelia Turnip. Berdasarkan penelusuran Ombudsman Sumut, penghentian beasiswa utusan daerah (BUD) Kabupaten Simalungun tersebut diduga karena Arnita menjadi mualaf.

Menanggapi hal tersebut, Eko meminta kasus penghentian beasiswa Arnita tidak dikait-kaitkan dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Sebab menurut Eko, beasiswa kepada Arnita mandek karena masalah administrasi keuangan. Dugaan kendala teknis transfer dana kepada Arnita sebelumnya juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Resman Saragih.

"Saya kira itu (pencabutan beasiswa) persoalan mekanisme administrasi keuangan saja, dan tidak perlu dikait-kaitkan dengan isu SARA," ujar Eko kepada kumparan, Kamis (2/8).

Arnita Rodelina Turnip, mahasiswi IPB yang beasiswanya dicabut Pemkab Simalungun (Foto: Facebook/Alifah Jauna Multazimah )

Meski demikian, Eko mengaku akan tetap melakukan klarifikasi kepada Bupati Simalungun JR Saragih terkait pencabutan beasiswa Arnita sesuai permintaan Kemendagri. Tidak hanya itu, Pemprov Sumut bersama Pemkab Simalungun mengaku siap mencari solusi dalam kasus Arnita.

"Saya sedang mencoba berkoordinasi dengan Bupati Simalungun (JR Saragih) duduk masalah sebenarnya dan membantu upaya solusinya," jelas Eko.

Namun saat ditanya lebih lanjut apakah solusi tersebut berarti Pemprov Sumut akan menanggung tunggakan biaya kuliah Arnita, Eko belum bisa memastikan. Diketahui berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman Sumut, Pemkab Simalungun mengaku kebingungan untuk membayar tunggakan kuliah Arnita.

"(Solusinya) akan dijelaskan kemudian," tutup Eko.