PKB: Gerindra Datang Belakangan, Ya Dapat Jatah Menteri Belakangan

(kiri-kanan) Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (11/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PKB sebagai partai yang mendukung sejak awal pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin tak masalah jika Gerindra, bekas kompetitornya di Pilpres, ikut masuk dalam kabinet.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menganalogikan bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet, dengan istilah dalam salat. Yakni, ada yang salat sejak awal dan ada yang menyusul (masbuk)

"Istilah makmum masbuk itu jemaah yang datangnya belakangan. Kalau datang belakangan, ya mestinya, masa duduknya di depan. Kalau makmum masbuk itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang dia terlambat, diulang, ditanya komitmennya dulu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10)

"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan, ya dapat jatah belakangan," sambungnya.

Sebab, Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, wajar jika yang berada di shaf pertama mendapatkan prioritas. Shaf pertama yang dia masuk adalah barisan partai yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma'ruf, termasuk PKB.

Jazilul juga meyakini Jokowi memahami itu.

"Ya itu nanti dipertimbangkan Pak Jokowi. Mana makmum yang sudah datang duluan. Kalau di kita yang datang duluan baris pertama itu dapat unta," sebutnya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama Prabowo Subianto di DPP PKB, Senin (14/10/2019). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kendati penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi PKB memandang, Jokowi akan mempertimbangkan dengan matang. Khususnya soal siapa yang mendukung sejak awal dan mana yang datang belakangan.

"Mau pakai makmum masbuk, mau tidak, itu urusan Presiden. Tapi bagi PKB tentu Presiden mempertimbangkan mana yang datang di awal, mana yang datang belakangan. Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar. Itu penting jadi catatan," katanya.

Lebih jauh, Jazilul menyebut, PKB akan menerima apapun keputusan Jokowi. Termasuk, jika pada akhirnya memasukkan Gerindra ke dalam kabinet.

"Presiden ini bukan presiden koalisi tertentu, presidennya seluruh rakyat Indonesia, seluruh partai Indonesia. Gitu dulu posisinya. Kalau urusan menteri gimana? Pasti prerogatif presiden, presiden tahu mana yang sudah berjuang mana yang tidak, tetapi persatuan tidak boleh ditawar," tandasnya.