PKB ke Alumni SMA se-Surabaya: Pilih Pemimpin yang Lahannya Sedikit

Hanif Dhakiri, Menaker Foto: Garin Gustavian/kumparan

Sekjen PKB Hanif Dhakiri menghadiri acara deklarasi sejumlah alumni SMA/SMK se Surabaya untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di Surabaya Town Square, Sabtu (2/3).

Dalam sambutannya, Hanif berpesan agar masyarakat dalam memilih pemimpin harus menggunakan data dan fakta, bukan berdasarkan kabar yang tidak berdasar atau hoaks. Terlebih dalam memilih pemimpin, kata Hanif, juga harus menggunakan pertimbangan akal yang sehat.

"Orang di dalam memilih pemimpin menggunakan pertimbangan akal sehat. Mari kita tunjukkan akal sehat. Jika pertimbangannya ulama maka pilihlah yang ada ulamanya. Jika pertimbangannya kerja maka pilihlah yang sudah bekerja," kata Menteri Tenaga Kerja itu.

Deklarasi tersebut juga dihadiri politikus PDIP Puti Soekarno, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana dan komposer Addie M.S.

Muhammad Hanif Dhakiri, Menaker. Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Hanif juga menambahkan, jika yang dipertimbangkan adalah prestasi, maka harus memilih pemimpin yang berpengalaman.

"Kalau pertimbangannya kebaikan pilihlah orang baik," ucapnya.

Tak hanya itu, Hanif juga mengingatkan jika pertimbangan dalam memilih adalah kekayaan, maka ia mendorong untuk memilih pemimpin yang sedikit hartanya. Harta, kata Hanif, bisa dilihat dari kepemilikan lahannya.

"Kalau pertimbangannya lahan pilihlah yang paling sedikit (punya) lahan. Kalau pertimbangannya keluarga pilihlah yang paling harmonis keluarganya," ujarnya.

Diketahui polemik mengenai lahan ini bermula saat Jokowi di Debat Pilpres kedua menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh, sementara Jokowi sedang berupaya membagikan lahan untuk rakyat kecil. Prabowo mengakui dan menyebut statusnya Hak Guna Usaha (HGU).

Perkara di debat itu lalu berbuntut panjang hingga jadi laporan di Bawaslu. Timses Prabowo juga mempersoalkan lahan-lahan yang dikelola oleh para pengusaha pendukung Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla lalu angkat bicara dan menjelaskan lahan di Kalimantan Timur itu diambil alih Prabowo dari perusahaan yang mengalami kredit macet. JK mengizinkan Prabowo menebus lahan itu senilai 150 juta dolar AS yang dibayar tunai, agar tak diambil asing.