PKB Prediksi Paket Pimpinan MPR Cair: Tergantung Koalisi Tambahan

10 Juli 2019 12:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Foto: Reki Febrian/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Foto: Reki Febrian/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Berbeda dengan pimpinan DPR yang akan diisi oleh pemenang pemilu, pemilihan pimpinan MPR akan dilaksanakan dengan mekanisme paket. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding memprediksi pemilihan pimpinan MPR akan lebih cair.
ADVERTISEMENT
"Itu sangat tergantung pada dinamika politik seperti misanya dinamika politik apakah ada yang bergabung lagi dalam koalisi dengan Pak Jokowi, kalau ada pasti akan banyak perubahan," kata Karding kepada kumparan, Rabu (10/7).
Karding berpandangan, bisa saja paket pimpinan MPR antara koalisi Jokowi-Ma'ruf dan koalisi Prabowo-Sandi bersandingan. Namun, itu jika terjadi kesepakatan ada penambahan anggota koalisi.
"Ya itu dimungkinkan ya, terbuka kemungkinan untuk itu. Apalagi kalau terjadi memang yang disebut koalisi, tambahan koalisi," katanya.
Namun demikian, jika tidak ada penambahan koalisi, artinya tetap komposisi pimpinan MPR akan dikuasai oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf, yang perolehan kursinya di parlemen sudah 60 persen.
"Kalau tidak ada (penambahan koalisi), maka dapat dipastikan, ya, yang ada dalam koalisi itu, toh enam puluh koma sekian persen itu bisa, sebenarnya sapu bersih, bisa," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu menuturkan, soal pimpinan MPR pasti akan menjadi pembahasan dalam hari-hari ke depan. Sebab, kata dia, pembagian kekuasaan tak hanya di eksekutif, namun juga di legislatif.
"Artinya kan sharing kekuasaan itu tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif," kata Karding.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan sekarang partai sedang melakukan lobi untuk paket pimpinan MPR, dia memprediksi hanya akan ada dua paket pimpinan MPR.
"Dalam 2 paket itu, sesuai UU tetap harus ada wakil DPD. Nanti kita lihat saja paket 1 dan 2. Jadi saya kira tidak lebih dari 2 paket. Kalau 3, dukungannya sedikit sekali dong," kata Hendrawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).
ADVERTISEMENT