PKB: Tak Masalah Demo Jelang Pelantikan

Wasekjen PKB Syaiful Huda. Foto: Dok. Istimewa

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengeluarkan larangan aksi unjuk rasa 15-20 Oktober di sekitar gedung DPR. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Jokowi. Jokowi justru mengatakan aksi demonstrasi dijamin oleh konstitusi.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda mendukung pernyataan Jokowi tersebut. Dia mengimbau aparat keamanan mengawal aksi unjuk rasa selama disampaikan sesuai aturan hukum.

"Sikap Presiden yang memperbolehkan unjuk rasa merupakan hal bijaksana, karena penyampaian aspirasi di depan umum itu dijamin konstitusi. Hanya saja mereka yang mau berunjuk rasa juga harus menaati koridor hukum yang berlaku," kata Syaiful kepada wartawan, Rabu (16/10).

Syaiful menilai sikap Jokowi itu merupakan cerminan dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, menurutnya, setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasi pendapat mesti dihargai.

"Sebagai negara yang demokratis harusnya semua aspirasi harus dihormati. Jadi kalau pun disampaikan menjelang atau saat pelantikan ya tidak masalah asalkan aspirasi tersebut disampaikan sesuai koridor hukum," ujarnya.

Dia meminta pelantikan Presiden-wakil Presiden terpilih harus disyukuri bersama. Sebab pelantikan tersebut merupakan capaian demokratis yang dihasilkan dari proses panjang.

"Tentu semua pihak juga harus menghormati fakta politik ini. Apalagi terpilihnya Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dari proses yang demokratis," katanya.

Lebih jauh, dia mengajak semua pihak untuk menyukseskan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengajak kader dan konstituen PKB berdo'a bersama di tempat masing-masing demi kelancaran pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Tantangan Indonesia lima tahun ke depan cukup berat, kita harus bantu Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dengan usaha dan doa," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tak ada larangan untuk berdemonstrasi. Padahal, hal ini bertolak belakang dengan diskresi kepolisian yang tak akan mengeluarkan izin aksi unjuk rasa di area gedung DPR pada 15-20 Oktober 2019.

"Namanya demo dijamin konstitusi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (16/10).