PKB Tolak Harapan Gerindra Dapat Ketua MPR: Syarat Mereka Mengada-ada

Ketua DPP PKB Lukman Edy di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (15/8/18). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

PKB menolak keinginan Partai Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Menurut Ketua DPP PKB Lukman Edy, tak ada agenda rekonsiliasi yang menyertakan syarat, apalagi dengan jabatan Ketua MPR.

"Tidak ada agenda rekonsiliasi dengan syarat. Rekonsiliasi hanya terjadi di atas alasan demi Pancasila dan UUD 45," kata Lukman kepada kumparan, Jumat (19/7)

Lukman memperkirakan keinginan tersebut akan ditolak. Sebab, syarat yang diajukan Gerindra terkesan aneh dan bermuatan seperti bagi-bagi kursi.

"Jadi kalau Gerindra mendesain koalisi dengan syarat yang aneh-aneh dan terkesan dagang sapi, pasti akan kami tolak," ungkap Lukman.

"Bagi kami, beberapa syarat diajukan selama ini sangat mengada-ada. Contohnya soal HRS (Rizieq Syihab), dan seperti dagang sapi contohnya soal Ketua MPR," tambah Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.

Terkait peta politik, Lukman menyebut saat ini parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin sebenarnya tinggal membutuhkan tambahan 10 kursi DPD untuk memenangkan paket pimpinan MPR.

"Untuk bisa memenangkan paket pimpinan MPR, koalisi partai di (Koalisi) Indonesia Kerja cukup tambahan 10 kursi dari DPD. Sudah dapat dipastikan paket yang kami usung akan menjadi pimpinan MPR," ujarnya.

Selain itu, Lukman menegaskan kembali keinginan Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Namun, hal itu tergantung kesepakatan parpol koalisi.

"Ya (tetap Cak Imin) kami kembalikan kepada koalisi untuk menyepakatinya," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengungkapkan NKRI akan indah jika Ketua DPR PDIP, lalu Gerindra mendapatkan Ketua MPR. Ia berpandangan rekonsiliasi juga mesti diwujudkan dari lembaga legislatif, termasuk soal pimpinan MPR.

"Semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangannya, bertajuk 'Indahnya NKRI,' Jumat (19/7).