PKS Bantah Brigjen Pol (Purn) Siswandi soal Mahar di Pilwalkot Cirebon

Bendera PKS (Foto: pks-sidoarjo.org)

Pasangan Brigjen Pol (purn) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh koalisi umat harus menerima kenyataan pahit gagal maju di Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon, Jawa Barat.

Penyebabnya, karena salah satu partai pengusung meminta mahar miliiaran rupiah. Siswandi menuding PKS meminta mahar senilai miliaran rupiah agar mendapatkan SK rekomendasi pencalonan.

Merespons hal itu, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menyatakan pihaknya telah menginvestigasi hal tersebut kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.

"Terkait berita yang berkembang di media sosial yang mengindikasikan adanya praktek yang mengarah ke adanya permintaan uang kepada Bapak Siswandi, kami telah melakukan investigasi kepada semua pihak di internal PKS yang terlibat dalam proses penerbitan SK," ujar Abdul Hadi dalam keterangan persnya, Minggu (14/1)

Pada intinya, PKS Jawa Barat mengatakan adanya praktik mahar politik dalam Pilwalkot Cirebon 2018 itu tidak benar. Adapun beberapa fakta yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun Beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti.

2. Proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis. Dan semua komunikasi antarstruktur kami terdokumentasi rapih. Sepanjang catatan kami, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. Dan DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW.

Dengan demikian, kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon adalah TIDAK BENAR.

PKS memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon. Dan mengharapkan agar kejadian ini menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak serta tidak menghalangi silaturrahim dan kerjasama konstruktif di masa-masa mendatang untuk kebaikan masyarakat, umat dan bangsa.

Bandung, 14 Januari 2018

Ir. Abdul Hadi Wijaya, MSc.

Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat

Ilustrasi mahar politik (Foto: Pixabay)