PKS: Dana Saksi dari APBN Itu Ibarat Buah Simalakama

Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Politikus PKS Mardani Ali Sera menilai usulan dana saksi dibebankan ke APBN ibarat buah simalakama. Sebab, menurutnya, masalah dana saksi memang memberatkan parpol namun di sisi lain, ia khawatir akan membebani negara.

"Ini memang buah simalakama. Buat parpol, beratnya karena harus mengeluarkan dana saksi, apalagi dengan kondisi masyarakat yang tidak murah. Angka Rp 200 ribu per orang itu belum tentu ada yang mau, apalagi di kota," kata Mardani kepada kumparan, Kamis (18/10).

Itu, lanjutnya, belum ditambah dengan jumlah TPS yang mencapai ratusan ribu. Jika ditotal, menurut Mardani, tiap parpol bisa mengeluarkan uang hingga Rp 160 miliar untuk membayar saksi.

"Itu dana yang sangat besar, tapi membebankan kepada negara juga dalam kondisi keuangan negara yang sekarang menjadi sangat berat. Jadi kalau saya, lebh baik musyawarah bersama. Kalau negara mampu ya bagus, kalau tidak mampu, saya menilai ya jangan dipaksakan," lanjutnya.

Mardani mengusulkan, sebenarnya ada pilihan lain yang bisa diambil, seperti pengadaan saksi negara. Saksi ini nantinya akan dibayar oleh negara dan berfungsi sebagai saksi untuk seluruh parpol.

"Jadi kayak satu ATM untuk semua kartu, saksi bersama. Tapi ini kan bukan ide yang diinginkan karena kita itu problemnya adalah low trust society, masyarakat yang rendah antarsesama jadi apa pun yang diusulkan pikiran pertamanya suudzon, kalau dicurangi gimana," kata dia.

"Makanya kita buat aturan berlapis yang berimbas pada cost yang tinggi. Kalau menurut saya, enak tuh bareng-bareng, kalau secara pribadi enaklah parpol dibayar negara, tapi meningkat enggak kualitasnya? Meningkat enggak transparansinya? Meningkat enggak kualitas pemilunya?" pungkasnya.