PKS: Kampanye Negatif Harus Berdasarkan Fakta dan Data, Bukan Hoaks

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin. (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)

Meski menuai sorotan dari sejumlah pihak, PKS berpendapat penggunaan kampanye negatif dalam pemilu tetap diperbolehkan. Menurut Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin, kampanye negatif yang dimaksud harus berdasarkan fakta bukan hoaks. Sehingga memberikan kesadaran pada rakyat Indonesia.

"Tentu saja berdasarkan fakta dan data yang ada, dan bukan berdasarkan berita bohong (hoaks). Jadi, fungsi negative campaign adalah membangun kesadaran rakyat untuk memahami realitas yang mereka hadapi," kata suhud saat dikonfirmasi, Senin (15/10).

Hoax (Ilustrasi) (Foto: Shutter Stock)

Suhud kemudian mencontohkan kampanye negatif seperti realita negara yang sedang mengalami kondisi kacau karena pemerintah tak beres menjalankan tugasya. Menurutnya, hal ini dapat mengedukasi masyarakat dengan kondisi negara saat ini.

"Kita juga harus mengedukasi rakyat melalui negative campaign yaitu penjelasan tentang realitas bangsa dan negara yang mengalami kondisi berat disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah," jelas Suhud.

Ilustrasi kampanye hitam (Foto: thinkstock)

Meski demikian, Suhud memastikan PKS tetap mengedepankan kampanye positif dalam Pilpres 2019. Jenis kampanye itu diakuinya lebih diutamakan karena dapat memberikan rasa optimitis ke rakyat.

"Kami setuju dalam kampanye harus lebih banyak konten positif dalam arti kita membawa bangsa ini kepada optimistis masa depan," terangnya.

Suhud pun menyinggung soal Presiden Jokowi yang menganggap ekonomi global sedang kacau layaknya serial Game of Thrones. Menurutnya, hal ini malah akan membuat rakyat menjadi pesimistis.

"Harus beri rasa optimistis, bukan sikap pesimistis yang digambarkan oleh Presiden Jokowi lewat kutipan serial Game of Thrones," tandasnya.