PKS Khawatir Ada Penumpang Gelap Amandemen UUD: Bisa Keluar Semua Evil

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Foto: Dok. Pribadi

PKS tak sepakat soal rencana amandemen terbatas UUD 1945 menghidupkan kembali GBHN sebagai tugas kelembagaan MPR. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, amandemen terbatas ini bisa menjadi kontak pandora bagi pihak yang memiliki agenda tersembunyi.

"Kalau saya dari beberapa diskusi yang pertama amandemen ini seperti membuka kotak pandora. Sebelum menyiapkan mitigasinya, sebaiknya pikir ulang tentang amandemen karena ketika kotak pandora ini dibuka maka keluarlah semua evil, semua penumpang gelap, semua ide-ide yang uncontrolable," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Mardani, hal itu bukan tidak mungkin mengingat kondisi sekarang belum kondusif pascapilpres. Ketidakseimbangan demokrasi di Indonesia tidak kondusif terbukti dari keinginan partai-partai yang minim untuk tetap menjadi oposisi.

"Sehingga kemungkinan ada pasal-pasal yang dalam tanda kutip bertentangan dengan niat founding fathers kita, niat dan semangat reformasi. Kemarin kan reformasi kita sepakat membatasi kekuasaan presiden cuma dua periode. Ketika dibuka belum tentu ada kepastian bahwa itu bisa dikunci di dua periode," jelas Mardani.

Menurut Mardani, ketika usulan menghidupkan kembali GBHN sebagai tugas pokok dan fungsi MPR, maka MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Dan ketika itu juga bisa terjadi pertentangan terkait wacana pemilu tetap langsung atau tidak.

"Perkara-perkara ini, apalagi ada usulan menarik sebetulnya bahwa jabatan presiden 1 periode 8 tahun, tapi satu kali. Boleh jadi itu pembukaannya, kartu berikutnya lain lagi dengan posisi parlemen yang gambarannya bisa jadi menyisakan 1 atau 2 oposisi, menurut saya tidak ideal," ungkapnya.

"Yang ideal kalau kita mau membuat amandemen ada pemerintahan yang kuat, didampingi oposisi yang kuat dengan 40-60 masih bagus, 45-55 lebih bagus," tutur Mardani.

Namun, Mardani menegaskan, pernyataan ini bukan berarti PKS tidak setuju dengan amandemen terbatas UUD 1945. Menurutnya, pendapat dia di atas perlu diperhitungkan karena ada kemungkinan ke arah situ. Seperti hal yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla, kata Mardani, hal itu sudah benar.

"Saya agak apresiasi dengan Wapres Jusuf Kalla yang memberikan warning dan menurut saya gini, yang kita mau bahas fondasi, UUD kita, dalam kondisi perpolitikan yang masih ada keterbelahan dalam posisi peluang koalisinya sangat gemuk dan besar menurut saya ini bukan waktu yang ideal untuk membahas tentang perubahan amandemen konstitusi kita," tutupnya.