PKS Kritik Jokowi soal BBM Batal Naik: Semoga Bukan Pencitraan

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan kenaikan harga BBM jenis Premium yang seharusnya diumumkan pada Rabu (10/10). Sikap Jokowi yang disebut plin plan ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Hidayat pun mempertanyakan koordinasi antar kabinet pemerintahan Jokowi karena keputusan kebijakan kenaikan harga BBM tiba-tiba ditunda. Ia bahkan menyebut sikap Jokowi ini sebagai keajaiban dunia.

"Kan bagian dari keajaiban dunia. Ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka. Menteri Jonan menaikkan BBM, kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).

Kebijakan seperti itu, menurut Hidayat, seharusnya dikoordinasikan di internal pemerintah. Sehingga, tidak menimbulkan kebingungan publik.

"Seharusnya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi ini ada apa politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan, itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik," ujarnya.

Premium kosong di SPBU Pertamina (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Ia berharap tak ada pencitraan di balik langkah Jokowi menurunkan harga BBM setelah ada pengumuman kenaikan harga BBM. Baginya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.

"Bahwa kemudian itu diturunkan Pak Jokowi, saya harap itu bukan karena pencitraan menjelang Pemilu 2019, tetapi karena mempertimbangkan fakta bahwa harga Premium kita itu seharusnya berapa. Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia," tutur Wakil Ketua MPR ini.

Namun, jika harus melihat keadaan sekarang, Hidayat menilai ada upaya pencitraan yang ditunjukkan Jokowi lewat kebijakan tersebut. Pencitraan yang dimaksud Hidayat adalah upaya Jokowi untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berpihak pada rakyat.

"Masyarakat bisa menilai ya. Tapi dari situ unsur pencitraan itu kuat juga tidak bisa dihindarkan, karena dengan mudah dapat disimpulkan bahwa beliau akan mengambil poin berpihak pada kepentingan rakyat, kemudian menyelamatkan rakyat dari kesusahan akibat dari kenaikan BBM, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan di sela-sela pertemuan IMF-World Bank di Bali mengumumkan harga Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) akan naik dari Rp 6.550 per liter menjadi Rp 7.000 per liter mulai Rabu (10/10) pukul 18.00.

Namun, Jokowi kemudian memerintahkan Jonan untuk membatalkan kenaikan harga BBM dengan alasan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kesiapan Pertamina.