PKS: Malaysia Kurangi Gaji Menteri, Kita Malah Gaji di Luar Kemampuan

Mardani Ali Sera. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi Pemerintahan Joko Widodo yang menggaji anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan nominal cukup besar. Pemerintah diminta berkaca dengan Malaysia yang sedang mengurangi gaji pejabat negaranya agar beban negara tidak terlampau berat.

"Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya, kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (28/5).

Pemerintah Malaysia setelah dipimpin Mahathir Mohamad menotong gaji para menterinya sebanyak 10 persen. Kebijakan itu diambil Mahathir sebagai upaya membayar utang negaranya yang telah mencapai 1 triliun ringgit. Mahathir juga mengurangi gaji menterinya untuk mengurangi beban keuangan negara.

Mahathir Mohammad dan Joko Widodo (Foto: REUTERS/Lai Seng Sin & ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari)

Menurut Mardani, kebijakan memberi gaji orang tertentu dengan nominal besar saat kondisi ekonomi sedang tertekan adalah sikap yang menyedihkan. Terlebih kini utang Indonesia dianggapnya cukup besar.

Mardani tidak mempermasalahkan adanya BPIP yang dibentuk pemerintah. Apalagi fungsinya sebagai badan koordinasi yang menyatukan visi dari setiap unit pendidikan dan pelatihan di setiap kementerian.

Namun, sebut Mardani, para tokoh yang ada dalam BPIP seharusnya harusnya bisa memberi contoh dengan tidak menerima gaji besar. Pasalnya, masih banyak rakyat Indonesia yang masuk dalam kelompok berpendapatan rendah.

"Penting justru contoh dan perilaku elitnya. Bagaimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.