PKS: Mendagri Lebih Baik Mundur Jika Gagal Atasi Tercecernya e-KTP

10 Desember 2018 15:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin. (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin. (Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyesalkan tercecernya ribuan e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Suhud mengatakan kasus ini pernah terjadi sebelumnya, sehingga ketika berulang sudah tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap berbagai pihak.
ADVERTISEMENT
Terlebih, menurut Suhud, ribuan e-KTP tersebut tidak hanya berpotensi disalahgunakan dalam pemilu. Melainkan juga menyangkut keamanan negara. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait hal ini.
“Ini kejadian sudah kesekian lainnya. Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, tapi juga menyangkut keamanan negara,” kata Suhud saat dihubungi, Senin (10/12).
Menurutnya, patut dipertanyakan bahwa e-KTP yang kedaluwarsa dibuang sembarangan. Pertama, tindakan ini menunjukkan adanya keteledoran yang bisa saja berujung pada penyalahgunaan. Selain itu, Suhud juga menyesalkan adanya praktik jual beli blangko KTP-el beberapa waktu lalu.
“Aneh jika alasan pembuangan e-KTP tak terpakai dilakukan secara sembarangan. Itu jelas tidak profesional. Di samping itu, ada praktik jual beli blangko e-KTP yang rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara,” terangnya.
e-KTP tercecer di Pondok Kopi. (Foto: Dok. Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
e-KTP tercecer di Pondok Kopi. (Foto: Dok. Istimewa)
Suhud berpendapat, praktik jual beli blangko e-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu Serentak 2019. Apalagi, kata dia, saat ini masih terdapat data pemilih tambahan sebesar 31 juta dalam DPT. Oleh karena itu, Suhud meminta DPR untuk meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri terkait persoalan ini.
ADVERTISEMENT
“DPR harus memanggil Mendagri dan meminta penjelasan secara terang benderang, karena hal ini berpotensi memicu kegaduhan di tahun politik,” ujar Suhud.
“Jika Mendagri tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu cepat, lebih baik dia mundur,” tutupnya.
Sekitar 2.000 e-KTP ditemukan tercecer dalam sebuah karung di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (08/12). Kapolsek Duren Sawit, Kompol Parlindungan Sutasuhut, mengatakan bahwa sebagian besar e-KTP tersebut merupakan jenis lama karena masih ada tanggal berlakunya.
Suhut menambahkan, e-KTP itu diduga milik warga di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hingga sekarang, kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian.