PKS soal Dana Operasional Desa Jokowi: Sulit Tanpa Koordinasi Matang

Mardani Ali Sera (Foto: DPP PKS)

PKS menyambut positif rencana Presiden Jokowi yang ingin mencairkan dana operasional desa dan anggaran kelurahan di tahun 2019. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pengelolaan dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung.

"Narik dana ke desa atau kelurahan bagus. Karena uang akan muter di bawah," kara Mardani kepada wartawan, Jumat (19/10).

Namun, Maradani berpesan agar rencana tersebut harus diiringi dengan koordinasi yang baik dari semua pihak. Hal ini agar bisa mempercepat pembangunan.

"Tapi tanpa perencanaan yang matang dan tanpa koordinasi yang baik, sulit untuk dapat mempercepat pembangunan," jelasnya.

Tanpa koordinasi yang baik, Mardani khawatir pengelolaan dana operasional desa dan kelurahan akan sia-sia tanpa sebuah program yang jelas. Mardani berharap, pengelolaan dana opersional desa dan kelurahan dapat dapat dikelola dengan baik dan penuh pertanggungjawaban.

"Khawatir malah akan banyak korban baik di aparat desa atau pun kelurahan. Plus tidak ada program yang berhasil tanpa pilot project," ujarnya.

"Uang negara sekecil apa pun milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan adanya dana operasional desa mulai tahun 2019. Dana operasional desa tersebut besarannya sekitar lima persen dari anggaran dana desa. Selain itu, Jokowi juga berjanji menyediakan anggaran kelurahan untuk wilayah perkotaan.

"Mumpung saya ingat, juga perlu saya sampaikan akan ada yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa jadi jelas menggunakan dana desa itu," kata Jokowi.