PKS soal e-KTP Tercecer: Teledor, Untuk Apa e-KTP Rusak Dikumpulkan?

Mardani Ali Sera. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan audit terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) pengiriman e-KTP dan harus diungkap ke publik hasilnya. Hal itu untuk menindaklanjuti kasus tercecernya sekarung e-KTP di Bogor.

“Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran. Di saat masyarakat banyak kesulitan dapat e-KTP tiba-tiba ada banyak e-KTP berserakan di Jalan Raya Bogor,” ucap Mardani, dalam keterangannya, Minggu (27/5).

Mardani mengatakan, ada kejanggalan dalam kasus e-KTP yang tercecer itu. Sebab, e-KTP yang diketahui milik warga Sumatera Selatan itu tak semestinya jatuh di wilayah Bogor, Jawa Barat.

“Bila menganggap hal ini sepele, masyarakat bisa mencurigai ada motif apa jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019,” lanjutnya.

Dia melanjutkan, jika memang puluhan e-KTP yang terjatuh di jalan itu adalah e-KTP yang rusak, maka pemerintah harus bisa memberi penjelasan. “Ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya. Karena menurut setahu saya, alat perekam dan pencetaknya ada di kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.

Penemuan karung e-ktp di bogor (Foto: Others/Dok. Istimewa)

Selain itu, e-KTP yang beralamat Sumatera Selata ini perlu diaudit bagaimana e-KTP rusak milik warga Sumatera Selatan bisa ada di di Jawa Barat. Menurut Mardani, jika ada kesalahan mestinya e-KTP dihancurkan di tempat.

“Dan untuk apa e-KTP rusak dikumpulkan?” tuturnya.

Dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, menurut Mardani, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Ia meminta, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil. Karena seperti diketahui fungsi e-KTP sangat vital jelang pemilu,” ujarnya.

Mardani berharap, Kemendagri serius menyelediki dan menyelesaikan masalah ini. “Jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah e-KTP ini, jangan salahkan masyarakat yang akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya e-KTP,” pungkasnya.