PKS soal Usulan Kaca Antipeluru di DPR: Jangan Buang-buang Uang

18 Oktober 2018 7:20 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penggagas #2019GantiPresiden, politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Penggagas #2019GantiPresiden, politikus PKS Mardani Ali Sera. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
ADVERTISEMENT
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta DPR tak buang-buang uang untuk menanggapi masalah peluru nyasar di gedung parlemen tersebut. Sebab, menurutnya, masalah peluru nyasar tersebut masih belum jelas duduk perkaranya.
ADVERTISEMENT
"Kita jangan membuang-buang uang untuk perkara yang belum jelas duduk persoalannya. Cara sederhananya, kalau perlu penjagaannya nanti ditingkatkan," kata Mardani kepada kumparan, Kamis (18/10).
Ia juga meminta agar para anggota DPR untuk tidak bersikap reaktif terhadap insiden tersebut. Menurut Mardani, usulan pemasangan kaca film antipeluru atau pemindahan lapangan tembak perlu alasan yang mendasar.
"Jangan sampai kita termakan apa keinginan mereka. Misal, ada yang ingin menguasai kantor Perbakin jadi apartemen atau apa. Macam-macam. Kalau begitu kan kita yang rugi," lanjutnya.
Meski demikian, ia menilai usulan pemindahan lapangan tembak Perbakin tersebut ada benarnya. Sebab, lokasi lapangan tembak yang berada di tengah daerah padat dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat sekitar.
Kaca yang tertembak di ruangan anggota DPR RI Wenny Warouw di lt 16 komplek DPR RI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kaca yang tertembak di ruangan anggota DPR RI Wenny Warouw di lt 16 komplek DPR RI, Jakarta, Senin (15/10/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
"Tapi enaknya kita musyawarah bersama, kita pertimbangkan berbasis fakta yang ada, apa yang terjadi dengan dua penembakan berturut-turut ini," tutur Mardani.
ADVERTISEMENT
Sementara, anggota DPR Fraksi PKS lainnya, Arsul Sani, menilai usulan pemasangan kaca film antipeluru merupakan salah satu pilihan. Ia mengungkapkan, pilihan-pilihan tersebut sebaiknya didasari pada rekomendasi orang-orang yang memang kompeten.
"Pilihan-pilihan ini sebaiknya didasarkan pada rekomendasi mereka yang kompeten. DPR tidak memutuskan hanya berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya sendiri semata," tutup Arsul Sani.