PKS Tanggapi PSI: Pancasila dan UUD Tak Larang Adanya Perda Agama

Hidayat Nur Wahid (Foto: AFP PHOTO / Arif Ariadi)

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, turut menanggapi sikap politik PSI yang menolak wacana perda agama baik injil maupun syariah di berbagai daerah di Indonesia apabila lolos di Pileg 2019. Hidayat menuturkan, perda agama tak dilarang oleh UUD 1945 dan Pancasila.

"Kalau dudukannya adalah Pancasila dan UUD, maka Pancasila dan UUD kita tidak bertentangan dan tidak melarang namanya perda agama. Sudah banyak perda agama dan bahkan UU tentang agama, sudah banyak. Ada UU tentang zakat, ada UU tentang haji," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/11).

Ilustrasi Partai PSI (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Hidayat pun menyesalkan alasan PSI yang menyebut perda agama dapat memicu meningkatnya tindakan intoleransi dan dapat menjadikan Indonesia seperti negara Timur Tengah yang kerap berkonflik. Hidayat menyarankan agar elite partai tersebut belajar terlebih dahulu.

"Kemudian kita (katanya) terpecah bahkan katanya supaya tidak jadi seperti Suriah. Belajarlah dengan baik. Baca dengan benar Suriah jadi seperti ini bukan karena perda agama," lanjut dia.

Malahan Hidayat menjelaskan, Suriah tidak ada perda agama. Untuk itu, pernyataan PSI, Hidayat menilai penuh kontroversi.

"Di sana malah enggak ada namanya perda agama. Jadi itu cara pandang yang barangkali menurut saya dia ingin mendapat perhatian publik dengan kontroversinya, dengan sikap-sikap yang berbeda," ucap wakil ketua MPR ini.

Hidayat lalu menuturkan apabila terus mengeluarkan pernyataan kontroversi, PSI tidak akan dipilih oleh masyarakat. Saran Hidayat, PSI bisa bersikap secara demokratis.

"Tapi kalau itu yang dilakukan dan dengan cara itu mereka masuk ke DPR, saya kira rakyat Indonesia sudah cerdas ya. Yang aneh bin ajaib begini malah tidak dipilih oleh rakyat. Jadi berperilakulah yang demokratis. Sebagai partai baru hendaknya Anda menjadi contoh tentang demokrasi yang baik," tuturnya.