PNS di Bali Diimbau Tak Kritik Kebijakan Pemerintah: Tak Etis

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Foto: Dok. Pemprov Bali

Kritik pemerintah di media sosial yang dilakukan aparatur negara berujung kasus hukum mulai marak. Berkaca pada hal itu, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS, dan staf di Provinsi Bali diimbau tak kritik kebijakan pemerintah secara terbuka di media sosial.

“Sebagai aparatur pemerintah dan abdi negara, seluruh pejabat maupun staf Pemprov Bali (ASN-red) tidak etis dan tidak patut menyampaikan kritik terbuka secara negatif terhadap kebijakan pemerintah. Karena tugas kita adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan rilisnya, Senin (14/10).

Menurut Dewa, belakangan ini ada oknum ASN yang kurang cerdas dalam bermedia sosial. Yang jelas dia meminta para ASN ini bijak dalam bermedia sosial.

"Semakin maraknya penggunaan media sosial secara negatif dan bahkan melampaui batas-batas kepatutan. Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh pejabat maupun staf agar cerdas dan bijak menggunakan medsos sehingga tidak melanggar Undang-undang ITE, norma kesusilaan, dan norma kepatutan," imbuh Dewa.

Dia juga memberi peringatan keras kepada ASN di Bali. Tak boleh ada ASN di Bali yang mengungkapkan kritik di media sosial yang berujung pada pemecatan.

“Pengalaman negatif tentang penggunaan medsos yang kurang cerdas sehingga berakibat kena sanksi atau hukuman yang terjadi di institusi lain dan di daerah lain tidak boleh terjadi di Pemprov Bali," tegasnya

Seperti diketahui, Kolonel Kav Hendi Suhendi dicopot dari Komandan Kodim (Dandim) karena istrinya berkomentar di Facebook yang diduga atas penusukan Wiranto.

Selain itu, ada pula Serda J, anggota Kodam Siliwangi, juga dicopot dari jabatannya karena sang istri mengunggah pandangan nyinyir terhadap kasus penyerangan Wiranto.