Polemik Dana Saksi untuk Pemilu 2019 Dibiayai APBN

Suasana rapat paripurna ke-2 DPR RI masa persidangan VI tahun sidang 2017-2018 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan (28/8/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Wacana dana saksi kembali bergulir setelah ditolak dalam pembahasan UU Pemilu tahun 2017. Kali ini dilontarkan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. Dia berkaca pada evaluasi Pilkada serentak 2018 yang tidak semua parpol mampu membiayai saksi.

Mestinya, kata Zainuddin, tiap parpol atau kandidat punya minimal satu saksi di tiap TPS untuk mengawasi jalannya penghitungan suara. Ketiadaan saksi membuat fungsi pengawasan menjadi lemah.

"Kita khawatir jangan sampai ada partai yang tidak ada saksinya di TPS. Kalau begitu, siapa yang akan mengamankan suara mereka? Sehingga supaya terjadi keadilan dan semua ada saksinya di TPS," ucap Zainuddin di gedung DPR, Rabu (17/10).

Tps 014 Tempat Kejadian Keributan (Foto: Aditia Rizki/kumparan)

"Maka terjadi diskusi pada saat pembahasan kemarin, apakah tidak sebaiknya kemudian pemerintah atau negara membiayai saksi partai ini," imbuhnya.

Politikus Golkar itu menyebut ada lebih dari 800 ribu TPS di Pemilu 2019 se-Indonesia. Tidak semua partai mampu membiayai saksi di TPS, jika misal satu saksi saja diberi honor minimal Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu.

Jika dana itu disetujui, maka pengelolaannya tidak melalui parpol, tapi Bawaslu sebagai pengawas pemilu di lapangan yang akan menyalurkan kepada saksi-saksi parpol di TPS.

"Kita diskusikan itu ke Badan Anggaran, tapi itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana untuk itu yang tersedia, ya sudah enggak apa-apa. Artinya kembali kepada partai sendiri-sendiri," paparnya.

Ketua Komisi II Zainudin Amali (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Parpol Tak Siap Hadapi Pemilu

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik wacana lama yang digulirkan lagi itu. Menurutnya, usulan Komisi II DPR RI itu janggal dan aneh karena saat pembahasan RUU Pemilu, disepakati dana saksi tanggung jawab Parpol. Keterlibatan Bawaslu hanya sampai pada urusan melatih para saksi saja.

"Keputusan menyerahkan beban biaya saksi itu diambil oleh DPR yang membahas RUU Pemilu yang ada saat ini. Sebagian besar pembahas RUU tersebut merupakan anggota Komisi II yang ada sampai saat ini dan sekarang mengajukan usulan yang berbeda," kritik Lucius, Rabu (17/10).

Warga memasukkan surat suara di TPS 03 (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Kelihatan sekali sikap yang tidak konsisten. Dan nampak pula betapa keputusan mereka kerap tak punya dasar atau pijakan yang kuat sehingga dengan mudah berubah-ubah sesuai situasi dan keadaan," imbuhnya.

Lucius menilai, wacana ini juga menunjukkan ketakberdayaan parpol menghadapi Pemilu 2019. Tak hanya itu, usulan tersebut juga menelajangi kesemrawutan parpol mempersiapkan diri menjelang Pemilu.

"Mestinya sejak awal Parpol sudah membuat hitung-hitungan termasuk mempersiapkan dana dari sumber yang legal untuk menyiapkan Pemilu. Persiapan itu tak bisa satu dua bulan, bahkan satu dua tahun sebelum Pemilu," tuturnya.

Menurutnya, mulai dari menyiapkan caleg, mempersiapkan kampanye, hingga menyiapkan saksi beserta biaya-biayanya, semua nampak semrawut.

"Aneh karena partai-partai ini terlihat oportunis, mental enak. Mmereka ingin menang di Pemilu, tetapi tak mau bersusah-susah mempersiapkan segala sesuatu," ucap Lucius.

"Jadi DPR memang kian tak konsisten, bahkan gemar menjilat ludah mereka sendiri," tegasnya.