Polemik Jokowi Bagi-bagi Sembako di Sukabumi

Jokowi Beri Makanan Tambahan di Sukabumi (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Dalam kunjungan kerjanya di Sukabumi, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri membagi-bagikan sembako. Foto kupon sembako kunjungan kerja Jokowi dengan cepat beredar di media sosial dan langsung menuai banyak reaksi dari masyarakat.

Dalam kupon itu, tercantum pula cap bertuliskan Polres Sukabumi. Saat dikonfirmasi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menegasakan, bantuan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari keamanan.

"Itu (hanya) membantu. Jadi tim dari presiden menitipkan kepada kami karena enggak sempat," ujar Setyo di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).

"Beliau enggak sempat membagikan sendiri maka dititipkan demi keamanan. Maka diberikan kartu (kupon) itu," tambah Setyo.

Masyarakat mempertanyakan apakah boleh presiden membagikan sembako di sela-sela kunjungan presiden. Pihak istana lewat Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko pun angkat bicara. Moeldoko menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan Jokowi untuk membagikan sembako berasal dari anggaran di pos Bantuan Presiden (Banpres).

"Ada di pos Banpres, ada. Bantuan Presiden," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/4).

Moeldoko di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi (Foto: Dok. KSP)

Diketahui, anggaran yang ada di pos Banpres berasal dari dana operasional presiden. Pos ini dikelola oleh Sekretariat Presiden yang berada di bawah Sekretariat Negara.

Sempat pula ada isu bahwa dalam sembako yang dibagikan Jokowi ada amplop berisi uang. Moeldoko mengatakan, pembagian sembako oleh presiden sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, kemasan untuk sembakonya berbeda.

"Ada (pembagian sembako). Sebelum pemerintahan ini juga sudah seperti itu. Dulu (tempat sembako) warnanya gini, sekarang warnanya gini," ujarnya.

Tak hanya itu saja, pembagian sembako pada pemerintahan sekarang berbeda dengan dulu. Moeldoko menuturkan mungkin saja yang dulu hanya sekadar membagikan sembako ke masyarakat.

"Masing-masing berbeda, kalau yang dulu mungkin momentumnya pokoknya dibagi, kebetulan sekarang Presiden datangi satu tempat sehingga dibagi, jadi itu mungkin itu menjadi perhatian," ucap Moeldoko.

Sementara itu, pembelaan datang dari Menteri Sosial Idrus Marham. Idurs berpendapat bahwa pembagian sembako yang dilakukan Jokowi sudah sering dilakukan sejak Jokowi pertama kali menjadi presiden.

Mensos Idrus Marham (Foto: Fanny Kusumawardhany/kumparan)

Idrus juga heran mengapa protes sejumlah pihak mengenai hal ini baru muncul jelang Pilpres 2019.

"Sudah ada program itu semua. Coba mulai dari awal sampai sekarang, masa itu mau dihentikan cuma gara-gara ada pemilu? Mestinya bisa lebih ditingkatin aja," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Idrus menegaskan, program bagi-bagi sembako Jokowi itu merupakan program pemerintah yang anggarannya sudah dialokasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Idrus bahkan heran dengan pihak-pihak yang mempertanyakan program bagi-bagi sembako ini. Ia menilai, kontribusi mereka untuk masyarakat juga tak terlihat.

"Saya ingin katakan, orang yang pertanyakan program seperti itu justru perlu dipertanyakan komitmennya kepada rakyat," tegasnya.

Pembelaan lain datang dari partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019, yaitu PDIP. Bendahara Fraksi PDIP di DPR, Alex Indra Lukman, berpendapat bahwa aksi bagi-bagi sembako Jokowi bukan suatu upaya untuk mencuri start kampanye Pilpres 2019.

"Kalau bagi-baginya nanti saat kampanye barulah dipersoalkan karena harus ditelusuri asal usul dan nilai bantuan sesuai peraturan KPU," kata Alex Indra kepada kumparan (kumparan.com).

Politikus PDIP Alex Indra Lukman (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Sebaliknya, kata Alex, apabila ada pihak yang mempermasalahkan pembagian sembako oleh Jokowi kepada rakyat sama saja ingin menjadi musuh rakyat. Sebab, sembako-sembako itu murni hak penerima bantuan.

"Justru kalau ada yang mempermasalahkan bakal dimusuhi rakyat yang menerima bantuan karena itu hak penerima bantuan dan sesuai dengan aturan," ucap dia.

Senada dengan rekannya, Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan sejak awal pemerintahan Jokowi tidak hanya membagi-bagikan sembako tetapi banyak hal lainnya mulai dari bingkisan, tas sekolah, buku-buku, kaus, sepeda, hingga sertifikat tanah.

"Sejak awal pemerintahan Pak Jokowi sudah bagi-bagi kenapa sekarang disoal? Tahun politik ini bikin baper ya? Semua untuk rakyat miskin kenapa disoal?" tutur Eva.

Eva bahkan menyebut Jokowi serupa dengan sosok khalifah kedua umat Islam, Umar bin Khattab, yang salah satu riwayat paling terkenalnya adalah saat Umar sebagai pemimpin Islam, membawa gandum untuk rakyat miskin.

"Umar bin Khatab juga manggul goni untuk bagi-bagi gandum ke rakyat miskin kan?" ujar Eva.

Sementara itu, Wasekjen DPP Golkar Sarmuji meminta agar masyarakat tidak perlu mempersoalkan aksi bagi-bagi sembako itu. Sebab, kata Sarmuji, sembako-sembako itu murni untuk dinikmati oleh rakyat kecil, bukan orang-orang kaya.

"Membagi sembako sesekali ke rakyat tidak perlu dipersoalkan berlebihan. Toh, itu dinikmati rakyat kecil bukan dibagi ke orang gedongan," ujar Sarmuji kepada kumparan (kumparan.com).

Wakil Sekjen Partai Golkar Sarmuji (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Di sisi lain, partai oposisi pemerintah memberikan kritik terhadap bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi. Anggota DPR Fraksi Gerindra Rachel Maryam menilai, aksi bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik. Meski secara aturan atau undang-undang tidak ada yang melarang presiden membagikan sembako.

"Dari sisi pendidikan politik masyarakat menurutku ini hal yang kurang pas, kenapa? Karena ini sudah masuk tahun politik, saya khawatir ini menjadi sinyal seakan-akan seperti membenarkan money politic. Jangan sampai sembako ini menjadi seakan-akan sogokan ke masyarakat untuk memilih Pak Jokowi kembali," ujar Rachel kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (10/4).

Menurutnya, aksi bagi-bagi sembako Jokowi itu hanya menyelesaikan masalah rakyat terkait kebutuhan bahan pokok dalam jangka pendek. Seharusnya, agar masalah bahan-bahan pokok bisa diatasi, Jokowi sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan kebutuhan rakyat terhadap bahan-bahan pokok bisa sepenuhnya teratasi.

"Itu kan kayak penyelesaian masalah jangka pendek, karena sembako itu dalam waktu seminggu habis tetapi masalah masyarakat mengenai harga-harga bahan pokok di pasaran mahal tetap terjadi," tutur dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga melontarkan kritikannya. Ia menilai apa yang dilakukan Jokowi bisa menimbulkan anggapan untuk persiapan menghadapi Pilpres mendatang. Apalagi dalam pembagian sembako tersebut melibatkan pihak dari TNI dan Polri.

"Menjadi preseden buruk yah aparat kepolisian, Paspampres membagi-bagi sembako dan kita enggak tahu tujuannya seperti apa yah tentu saja rakyat langsung berintrepretasi wah ini tujuannya untuk pilpres 2019," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Ricad Saka/kumparan)

"Ini perlu ada penjelasan kenapa bisa terjadi dan menurut saya enggak bisa terjadi. Kalau misalnya memang ada bantuan bagi masyarakat bagi sembako yah dibagikan dong dan jangan hanya sekedar goodybag gitu " ujarnya.

Dia mengakui bahwa pembagian sembako memang diperlukan masyarakat namun tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang salah. Fadli bahkan menyebut agar pembagian sembako tersebut tidak menjadikan masyarakat terlihat sebagai pengungsi.

"Saya kira masyarakat membutuhkan sembako saat ini tapi jangan seperti membagi di jalanan kayak pengungsi. Ini menurut saya enggak pas kalau mau dibagikan-bagikan secara sistematis dan itu dibagikan harus jelas," ujarnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali sera juga menyayangkan aksi bagi-bagi sembako Jokowi. Menurutnya, aksi itu tidak mencerminkan tindakan bijak seorang presiden.

"Bukan tindakan bijak bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja. Mestinya bagi-bagi semangat dan pengetahuan," ujar Mardani kepada kumparan (kumparan.com).

Menurutnya, Jokowi seharusnya memberikan inspirasi dan solusi kepada rakyat agar bisa keluar dari keterpurukan yang melanda bangsa. Termasuk memaparkan aneka kebijakan yang akan ditempuh untuk menjadikan Indonesia maju.

Pembagian sembako dinilai hanya akan menyulut persoalan baru karena aksi itu hanya dianggap bagian dari kampanye terselubung presiden menjelang Pemilu Presiden 2019.

Partai Demokrat juga melontrakan kritik. Demokrat menilai, seharusnya Jokowi saat memberi bantuan, seharusnya dalam bentuk kebijakan.

"Kalau Pak Jokowi ingin membagikan program-program kepada rakyatnya, memberi keberpihakan pada rakyatnya, lakukan dengan baik, lakukan dengan bijak. Caranya seperti apa? Buatlah kebijakan," kata politikus Demokrat Didik Mukrianto.

Didik mengaku khawatir aksi bagi-bagi sembako Jokowi kepada masyarakat ini akan menimbulkan persepsi negatif. Jika ingin membantu rakyat harus lewat kebijakan yang transparan, agar tidak menimbulkan kesan sedang melakukan pencitraan.

"Presiden memberikan sesuatu tanpa parameter yang cukup, tanpa program yang baik, akan menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan juga bisa berimplikasi negatif terhadap pengelolaan bangsa dan negara ini," lanjutnya.

"Pak Jokowi kalau memang berpihak kepada rakyat disampaikan lewat kebijakan transparan, terbuka, supaya tidak terkesan ingin membangun citra," tutupnya.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Sementara Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengingatkan Jokowi untuk waspada terhadap viralnya video pembagian sembako itu. Sebab, hal ini bisa menuai beragam tuduhan yang justru merugikan Jokowi.

"Jangan merugikan Pak Jokowi sendiri karena bisa dianggap memanfaatkan fasilitas negara. Sayang, kasihan," ucap Taufik.

Taufik melanjutkan, pihak Istana harus memberi penegasan ke publik untuk mencegah timbulnya berbagai persepsi negatif. Apalagi dalam video tersebut, terekam pula sejumlah aparat keamanan yang ikut menemani Jokowi.

"Kalau dampaknya terhadap Pak Jokowi ya banyak, makanya perlu ada klarifikasi dari pihak Istana karena supaya tidak menimbulkan image negatif di publik, harus diluruskan. Tentunya kalau sudah melibatkan aparat, paling tidak ini harus diluruskan oleh pihak Istana," tutup Taufik.