Polisi Bantah Ada Intervensi Jelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)

Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII yang rencananya digelar di Yogyakarta pada 25-28 November mendatang dilaporkan mendapat intervensi dari pihak aparat keamanan. Terkait hal tersebut, Polda DIY membantah adanya intervensi.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto saat dihubungi wartawan mengatakan bahwa muktamar merupakan kegiatan berskala nasional, sehingga izin langsung ke Mabes Polri. Sementara, dalam hal ini Polda DIY hanya memberi rekomendasi.

"Saya belum cek intel (terkait dugaan mengintervensi). Jadi kalau orang mengajukan Muktamar, ini nasional yang mengeluarkan izin Mabes Polri bukan dari Direktorat Intelkam tapi kalau dilaksanakan di Yogya maka akan ada rekomendasi dari Polda DIY. Rekomendasi dari Ditintel Polda DIY untuk diteruskan ke Mabes Polri supaya panitia membawa ke mabes untuk bisa diterbitkan izin dari Mabes," jelasnya, Selasa (16/10).

Lanjut Yuliyanto, ketika Polda DIY membuat rekomendasi maka wajar bila ada pertanyaan terkait jumlah peserta maupun nama calon. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah intervensi. Melainkan upaya untuk mengetahui gambaran maupun pemetaan kamtibmas.

"Ini analisis saya, misalnya calon ada si A, si B, si C. Oh si A ini pengikutnya siapa saja, si B pengikutnya siapa saja, si C pengikutnya siapa saja. Ini untuk memetakan apakah ada kerawanan atau tidak. Kerawanan ini kira-kira ada akses enggak kira-kira ada pertentangan enggak. Kalau mereka ada pertentangan mengganggu Kamtibmas atau tidak. Kan gitu," bebernya.

Ia meminta hal tersebut tidak disalahartikan menjadi sebuah intervensi. Namun hanya wujud antisipasi perihal kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan sejak awal.

"Kalau kita bisa melihat potensi dari awal ketika ada permasalahan kita bisa bantu padamkan," sebutnya.

Sementara terkait, surat permohonan audiensi yang dikirimkan panitia, Yulianto mengatakan belum tahu. Ia menuturkan, audiensi pastinya ditunjukan ke Kapolda. Untuk itu setiap surat yang masuk pasti ada tahapan dan proses-prosesnya. Waktu audiensi juga melihat jadwal Kapolda, sehingga perlu juga didiskusikan dengan panitia.

"Ketika (ada) audiensi dengan Kapolda nanti juga ditanyakan juga pesertanya berapa, calonnya siapa. Apakah itu sebuah intervensi? Ya tidak. Itu kan sekedar tanya kan wajar. Oh yang mau nyalon ini ini ini," ucapnya.

"Kalau panitia bilang tahun-tahun lalu kita nggak ditanya, emangnya dia pernah panitia tahun lalu," timpalnya.

Yulianto mengatakan, selama ini pihaknya selalu terbuka terhadap berbagai elemen masyarakat. Polda juga akan dengan terbuka menerima silaturahmi dari panitia.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY, Iwan Setiawan menyebut ada indikasi intervensi dari aparat. Hal tersebut terlihat dari laporan sejumlah daerah di mana nama-nama peserta dan calon-calon ketua yang ada. Tidak hanya di Yogya, intervensi tersebut juga terjadi merata di sejumlah daerah. Bahkan pihaknya menyebut gerakan tersebut sudah direncanakan.

"Itu menjadi pertanyaan Pemuda Muhammadiyah, mengapa gawe Pemuda Muhammadiyah begitu menariknya bagi pihak lain. Adanya indikasi intervensi pihak lain di luar Pemuda Muhammadiyah terhadap proses pergantian kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah," cetusnya.

"Mungkin karena Ketum Dahnil Anzar Simanjuntak jadi jubir calon tertentu menjadikan Pemuda Muhammadiyah sebagai ancaman untuk pilpres dari pihak tertentu. Cuma mengapa kontak dan silaturahmi fokus pada masalah calon yang diusung, nama-nama peserta muktamar. Sepertinya benih-benih intervensi mulai kelihatan," tegasnya.

Virgo Sulianto Gohardi, Ketua Panitia Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2018 membenarkan perihal intervensi tersebut. Menurutnya kondisi tersebut meresahkan. Upaya intervensi seperti ini pernah terjadi di zaman orde baru, namun jamaah Muhammadiyah selalu konsisten menolak model-model intervensi yang merusak seperti itu.

"Setidaknya dalam waktu seminggu lebih ini Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah bahkan Pimpinan Cabang mendapatkan telepon dan atau kedatangan kunjungan dari pihak Kepolisian yang menanyakan perihal Muktamar Pemuda Muhammadiyah pertanyaannya mulai dari jumlah peserta, kapan berangkat ke Yogya, sampai menyebutkan calon yang didorong didukung. Kondisi ini bagi kami sesuatu yang mengkhawatirkan karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Hal hal yang ditanyakan juga sangat sensitif," jelasnya.