Polisi Thailand Bubarkan Diskusi Wartawan yang Angkat Isu Rohingya

Anak-anak Rohingya. (Foto: Fred Dufour / AFP)

Polisi Thailand membubarkan forum diskusi yang diselenggarakan oleh sejumlah wartawan yang tergabung dalam Foreign Correspondents Club. Diskusi yang diselenggarakan di Bangkok pada Senin (10/9) malam tersebut diduga dibubarkan karena mengangkat isu Rohingya.

Dilansir AP, diskusi tersebut membicarakan terkait peradilan untuk pemimpin militer Myanmar atas dugaan pelanggaran HAM usai perlakuan terhadap Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya. Diskusi tersebut dihadiri sejumlah pembicara yang terdiri dari aktivis Rohingya terkemuka di Inggris Tun Khin; mantan Diplomat Thailand Kobsak Chutikul, dan perwakilan dari Komisi Ahli Hukum Internasional Kingsley Abbott.

Namun tiba-tiba 12 personel kepolisian Thailand datang dan menyerahkan surat tentang pembubaran diskusi. Alasannya, diskusi tersebut dapat mengancam keamanan nasional, mempengaruhi hubungan luar negeri Thailand dengan Myanmar, dan berpotensi memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menciptakan kerusuhan.

“Kami tidak bertanya (terkait diskusi ini). Kami ingin Anda untuk membatalkan acara diskusi ini," kata seorang polisi Thawatkiat Jindakuansanong kepada penyelenggara.

Sementara itu, Presiden Foreign Correspondents Club Dominic Faulder mengaku kecewa atas perlakuan polisi tersebut dan terpaksa membatalkannya. Pembubaran diskusi ini diketahui keenam kalinya sejak militer Thailand mampu berkuasa atas pemerintahan yang terpilih tahun 2014 lalu.

Kondisi terkini para pengungsi di Rohingya. (Foto: REUTERS/Jorge Silva)

Seorang pembicara diskusi dari Komisi Ahli Hukum Internasional Abbott mengutuk pemerintah Thailand atas pembubaran tersebut.

"Ini adalah masalah keprihatinan global dan Thailand, sebagai tetangga Myanmar dan memiliki suara di ASEAN, seharusnya mengambil peran dalam mengatasi situasi tersebut," ujar Abbott.

"Keputusan Thailand untuk memerintahkan agar acara tidak berjalan sangat mengecewakan dan merupakan kesempatan yang hilang untuk membahas situasi dan mengidentifikasi kemungkinan untuk akuntabilitas dalam forum terbuka di kawasan ini," jelasnya.

Sebelumnya, pada bulan lalu Tim Hak Asasi Manusi AS merekomendasikan para pemimpin militer Myanmar harus dituntut atas kejahatan genosida terhadap Rohingya. Dalam aksi militer Myanmar itu sekitar 700 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Namun, militer Myanmar menyangkal telah melakukan kejatan tersebut.