Politikus PDIP: Kecurangan Pemilu Bawa ke MK, Bukan Jihad Kepung KPU

Suasana saat massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi di depan Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/5/2019). Foto: Nugoroho Sejati/kumparan

Massa pendukung Prabowo dari berbagai daerah mulai menyiapkan diri untuk aksi besar 21-22 Mei di gedung KPU, bertepatan dengan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Aksi itu dicegah polisi dengan merazia mereka yang hendak aksi ke Jakarta.

Merespons hal itu, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia --organisasi sayap PDIP--, Faozan Amar, menilai aksi di gedung KPU yang didasarkan anggapan kecurangan di Pemilu, tidak akan mengubah hasil Pemilu.

"Jika memang ada indikasi kecurangan dan ketidakadilan dalam Pemilu, silakan lakukan upaya hukum dengan membawa bukti-bukti hukum yang kuat ke Bawaslu dan MK. Tak perlu datang dengan ajakan berjihad, apalagi sampai mengajak anak-anak, untuk mengepung kantor KPU. Itu tidak akan mengubah hasil pemilu," ucap Faozan Amar dalam keterangan tertulis, Senin (20/5).

Caleg DPR terpilih itu menyinggung aksi massa yang akan akis ke Jakarta dengan tagline 'Tour Jihad Surabaya-Jakarta' yang akhirnya dicegah polisi pada Minggu (20/5). Dia menilai massa itu salah memahami jihad yang diyakini mendemo KPU.

"Sebab jihad adalah berjuang, usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah agar tetap tetap tegak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunah," ucap Faozan.

"Musuh terbesar umat Islam dan bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Mari kita berjihad memeranginya dengan penuh kesungguhan, sehingga kemiskinan dan kebodohan lenyap dari bumi Indonesia. Jika itu bisa kita lakukan, inshaallah masuk surga bukan hanya mencium baunya saja," pungkasnya.

Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah, itu mengimbau semua pihak menghormati proses Pemilu yang saat ini sedang berjalan, yaitu rekapitulasi suara di tingkat KPU RI, hingga nanti ditetapkan hasilnya secara resmi paling lambat 22 Mei.

"Sebagai bangsa berketuhanan, kita bersyukur pengumuman pemilu dilaksanakan di bulan Ramadhan bertepatan dengan peringatan nuzulul qur’an, di mana mayoritas rakyat Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa. Mari jadikan puasa sebagai sarana untuk melatih kesabaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan," imbaunya.