Politisi PKS: Mahar Politik adalah Konsekuensi Sistem
PerbesarADVERTISEMENT
Mahar politik tak mungkin ditolak. Apalagi dalam sistem yang terbuka. Mahar digunakan untuk menggerakkan sistem politik, semisal membayar biaya kampanye dan juga saksi di pemungutan suara.
ADVERTISEMENT
"Mahar politik itu artinya dia sebuah konsekuensi sistem. Kita seperti mencari ayam dan telur dulu. Kita bicara politik tanpa uang dalam sistem terbuka itu tak mungkin walaupun bida diminimalisir," kata Sekretaris DPP PKS Bidang Polhukam, Suhud Alynudin dalam diskusi Radio Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
Menurut dia, karena itu ketika ada usulan pembatasan biasa kampanye, PKS mendukung. Untuk biaya kampanye bisa dicari dari anggota partai. PKS meminimalisir biaya politik seorang calon.
"Kekurangannya dari mana? Dari mesin politik. Pengalaman PKS kita mencalonkan kandidat apa dia (calon) punya duit atau tidak. Kita inginkan pembatasan, politik baik wajar," beber dia.
PerbesarPKS, beber Suhud, dalam memilih calon tidak ada yang namanya transaksi politik, karena hal itu justru akan menentukan arah perilaku politik ke depan.
ADVERTISEMENT
"Saya senang gunakan istilah biaya politik wajar. Apakah dia dalam batas wajar dan dibutuhkan, saya pikir masih dimungkinkan. Di Pilkada sekarang pun komitmen kita meluruskan niat menjadi kepala daerah," urainya.
Untuk biaya saksi misalnya, PKS meminta kader untuk berpartisipasi. Jadi, biaya politik bisa ditekan.
"Walaupun kalau dikalkulasi besar juga. Kita ingin membangun sebuah daerah yang sesuai misi partai. Kita harus kawal itu dengan orang yang kita miliki. Dengan Mas Anies misalnya, kita komit untuk bangun Jakarta lebih bermoral. Dalam rangka mendorong menuju daerah yang dicitakan bersama," ujar dia.
Urusan mahar sebagai konsekuensi dari sistem politik terbuka juga disampaikan Ketua DPP Perindo, Yamin. Menurut dia, mau tak mau akan dihadapi soal ini.
ADVERTISEMENT
"Kembali pada sisten politik kita. Sistem politik jadi kepala daerah dengan sistem ini suka tak suka ktia tak bisa terhindar dari hal itu. Ujungnya menunjukkan money politics terjadi. Pilkada serentak digunakan memangkas pemborosan uang. Tapi itu di tingkat negara. Di calon, itu malah bertambah. Kenapa karena seorang calon jalani proses Pilkada lama benar," tutup dia.
