kumparan
2 Sep 2019 15:04 WIB

Polri: Ada 52 Ribu Hoaks Soal Rusuh di Papua, Terbanyak di Twitter

Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua. Foto: ANTARA FOTO/Dian Kandipi.
Mabes Polri bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus melakukan patroli di media sosial terkait hoaks kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Hingga Senin (2/9), mereka menemukan sebanyak 52 ribu konten hoaks.
ADVERTISEMENT
"Sampai hari ini ada 52 ribu konten bersifat hoaks sudah kita kerja sama Kominfo dan BSSN untuk melakukan pemblokiran dan take down terhadap akun tersebut," kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Kantor KSP, Jakarta Pusat.
Dedi menjelaskan, mayoritas konten hoaks soal kerusuhan di Papua berasal dari Twitter. Selain itu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free West Papua juga turut gencar menyebarkan konten hoaks itu.
"Sebagian besar (dari Free West Papua). Diawal ada 32 ribu (hoaks) dari Facebook. Sekarang 52 ribu lebih banyak gunakan Twitter," ucap Dedi.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Dedi mengatakan, pihaknya juga menelusuri beberapa NGO maupun LSM yang diduga turut menyebarkan konten hoaks kerusuhan di Papua. Namun, Dedi tak menyebut nama NGO atau LSM itu. Saat ini, kepolisian tengah mendalami 3 pihak yang diduga sebagai kreator konten hoaks itu.
ADVERTISEMENT
"Sudah kita pantau khusus yang ada di Indonesia, apalagi saya sebutkan 3 kreator sedang kita dalami kemudian buzzer dari 3, kemudian 34 konten-konten yang bersifat hoaks," tutur Dedi.
Meski begitu, Dedi mengatakan, belum menemukan pelaku dalam kasus penyebaran hoaks ini. Pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan.
"Sedang kita dalami. Polri bekerja sesuai fakta hukum," tutup Dedi.
Warga membersihkan sisa kebakaran di halaman rumahnya yang hangus terbakar di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9). Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Kominfo telah membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat. Menkominfo Rudiantara menegaskan pentingnya pembatasan internet untuk menekan berita hoaks yang tersebar di media sosial.
Kerusuhan mulai terjadi di beberapa wilayah di Papua Barat dan Papua sejak pertengahan Agustus 2019. Awalnya kerusuhan pecah di Manokwari, hingga menyebar ke Jayapura hingga Fakfak. Peristiwa ini dipicu penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya.
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi telah angkat suara terkait kondisi di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tak merusak fasilitas publik. Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto mengklaim kondisi daerah yang mengalami kerusuhan sudah mulai kondusif.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan