Polri: Belum Ada Pergerakan Massa dari Luar Jakarta ke Gedung MK

Seorang petugas pengamanan bersiap mengamankan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sidang perdana permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) digelar hari ini, Jumat (14/6) di Mahkamah Konstitusi (MK). 33 ribu petugas gabungan dari Polri dan TNI ikut mengamankan berjalannya aksi.

Sempat ada imbauan yang tersebar di media sosial untuk melaksanakan aksi di depan gedung MK. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya informasi pergerakan massa dari luar daerah ke Jakarta.

"Saya belum dapat informasi pergerakan ke Jakarta," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).

Untuk memastikan tidak adanya pergerakan massa ke Jakarta, sejumlah Polda di daerah penyangga diterjunkan untuk melakukan razia.

"Itu dilaksanakan oleh polda-polda penyangga seperti Jabar, Banten, dan perbatasan-perbatasan Jakarta seperti Depok, Bekasi, Tangerang," kata Dedi.

"Melaksanakan giat razia-razia dan imbauan-imbauan di jalan-jalan umum, terminal-terminal dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk tidak ada giat mobilisasi massa," sambungnya.

Dedi berharap semua masyarakat tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Terlebih sengketa pemilu telah diputuskan oleh paslon diselesaikan melalui mekanisme MK. Ia meminta masyarakat bisa ikut menyaksikan sidang dari rumah tanpa turun langsung ke MK.

"Semua masyarakat untuk tetap harus tunduk pada aturan hukum karena PHPU adalah langkah konstitusional di MK bisa diikuti di media tanpa harus giat massa," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan kumparan, dalam sidang hari ini ada sejumlah orang yang berdemonstrasi. Mereka berkumpul di dekat Monumen Arjuna Wijaya atau Patung Kuda. Lokasi itu dipilih untuk berdemonstrasi karena Jalan Medan Merdeka Barat, lokasi Mahkamah Konstitusi, ditutup.