Polri Siap Amankan Kapan pun Pelantikan Presiden Digelar
ADVERTISEMENT
MPR kembali mengusulkan agar pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10) diubah menjadi pukul 14.00 WIB, setelah diusulkan diundur dari pukul 10.00 WIB ke pukul 16.00 WIB.
ADVERTISEMENT
Merespons hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan seluruh pengamanan telah siap kapan pun pelantikan dilaksanakan. Dedi menyebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak MPR.
“Pengamanan sudah sangat siap dari Polda Metro Jaya dan di-backup oleh TNI,” jelas Dedi kepada kumparan, Kamis (10/10).
Dedi membantah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diundur karena adanya ancaman keamanan selama pelantikan. Meksi begitu, segala macam antisipasi sudah disiapkan.
Dedi menyambut baik alasan MPR mengusulkan perubahan waktu pelantikan karena menghormati waktu ibadah umat Kristen dan Katolik di pagi hari.
“Ketua MPR kan sudah menyampaikan menghormati umat Kristiani yang menjalankan ibadah pada pagi hari,” terangnya.
Pimpinan MPR dan DPR sepakat bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetap sesuai jadwal yakni tanggal 20 Oktober, meski diubah waktunya.
ADVERTISEMENT
Awalnya, waktu pelantikan digelar pukul 10.00 WIB kemudian diundur menjadi pukul 16.00 WIB dengan alasan menghargai waktu ibadah umat Kristen dan Katolik di pagi hari.
Namun MPR kembali mengusulkan pelantikan dimajukan menjadi pukul 14.00 WIB. Usul ini akan disampaikan ke bagian Setjen MPR dan Protokoler Istana.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo ada pihak yang mengkritisi pelantikan di pukul 16.00 WIB karena dianggap terlalu dekat dengan jadwal salat Magrib.
Pelantikan akan dilakukan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI. Dalam acara itu akan dibacakan keputusan KPU. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Demi mengamankan agenda besar tersebut, Polri telah menyiapkan 27 ribu personel untuk bersiaga baik sebelum, sesaat, maupun setelah acara.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, ada potensi aksi unjuk rasa selama pelantikan tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mencatat ada sebagian wilayah, sekira 30 persen dari seluruh wilayah Indonesia, berpotensi terjadi demonstrasi massa.
“Ada beberapa daerah yang secara faktual memang sudah mendapatkan info tentang tanggal pelaksanaan demonstrasi maupun tempatnya. Tapi itu sangat sedikit sekali. Saya tidak menyebutkan di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana yang terucap maupun tertulis,” kata Andika di Mabes TNI AD, Rabu (9/10).