Polri Tegaskan Tak Ada Intervensi Jelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) DIY, menuding ada intervensi dari aparat kepolisian jelang Muktamar Pemuda Muhamadiyah XVII, yang digelar 25-28 November. Namun, Polri membantah tudingan tersebut.

“Ah tidak ada, kita tidak ada urusan dengan itu (mengintervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah),” ucap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto saat ditemui di gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Setyo memastikan kepolisian menjalankan tugas sesuai aturan dan tak pernah mengintervensi suatu kelompok masyarakat. "Tidak ada intervensi-intervensi, kita melakukan tugas profesional," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) DIY, Iwan Setiawan, mengungkapkan, polisi sempat menanyakan ke pihaknya tentang fokus muktamar, jumlah peserta, dan semua hal yang berhubungan tentang Muktamar Muhammadiyah.

Dahnil Anzar, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (Foto: Dwi Herlambang/kumparan)

Ia menduga, polisi curiga Muktamar Pemuda Muhammadiyah akan berisi muatan politis. Sebab, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjadi jurkam Prabowo-Sandi.

“Mungkin karena Ketum Dahnil Anzar Simanjuntak jadi jubir calon tertentu menjadikan PP Muhammadiyah sebagai ancaman untuk pilpres dari pihak tertentu,” ucap.

Dahnil mengaku telah melayangkan surat ke Mabes Polri untuk mendapatkan kejelasan intervensi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat tertanggal 17 Oktober 2018 itu dikirimkan oleh Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdurrahman.

Fuji Abdurrahman (kiri) menyerahkan surat ke Polri. (Foto: Dok. Fuji Abdurrahman)

Sementara itu, Polda DIY membantah tudingan intervensi. Kabid Humas Polda DIY, AKBP Dwi Yulianto mengatakan, muktamar merupakan kegiatan berskala nasional, sehingga izin langsung ke Mabes Polri. Sementara dalam hal ini, Polda DIY hanya memberi rekomendasi.

Ketika Polda DIY membuat rekomendasi maka wajar bila ada pertanyaan seputar muktamar yang dilakukan kepolisian. Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah intervensi. Melainkan upaya untuk mengetahui gambaran maupun pemetaan kamtibmas.

“Ini untuk memetakan apakah ada kerawanan atau tidak. Kerawanan ini kira-kira ada ekses enggak, kira-kira ada pertentangan enggak. Kalau ada pertentangan, mengganggu kamtibmas tidak,” ujar Dwi.