PPP Ingin Kursi Menteri di Kabinet Baru Jokowi Ditambah

21 Mei 2019 17:03 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PPP, Arsul Sani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PPP, Arsul Sani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
KPU telah menetapkan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2019. Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf meraih suara tertinggi, mengalahkan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
ADVERTISEMENT
Menanggapi kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres, PPP selaku partai pengusung menyatakan ingin jumlah kursi di kabinet bertambah di periode 2019-2024. Di Kabinet Kerja saat ini, PPP memiliki satu kursi menteri yaitu Menteri Agama yang dijabat Lukman Hakim Saifuddin.
"PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa? Terserah Pak Presiden nanti. Milih itu kan hak prerogatif presiden kok," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Posko Cemara TKN, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
Arsul kemudian membeberkan alasan mengapa PPP ingin menambah kursi menteri di pemerintahan yang baru. Sebab, PPP sejak awal sudah menyatakan dan mendukung penuh pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Sebagai perbandingan, di Pilpres 2014, PPP tidak ikut bergabung di gerbong Jokowi sejak awal. Namun, ketika bergabung mendapat satu kursi menteri. Ketika kini PPP sudah berjuang sejak awal, tentunya kompensasinya pun bertambah.
Capres petahana Jokowi dan cawapres Ma'ruf Amin menyapa warga usai menyampaikan pidato kemenangannya. Foto: Antara/Puspa Perwitasari
"Kalau dulu, 2014 PPP kan tidak ikut lelah, langsung menikmati saja meski PPP memberikan keseimbangan baru di Parlemen. Buktinya habis itu Golkar kan ngikut," kata Arsul.
ADVERTISEMENT
"Kalau ini kan PPP ikut berjuang bersama-sama di awal, bahkan PPP masuk sebagai partai yang pertama-tama mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi lebih dulu daripada PKB kan? Benchmark-nya harus dengan PKB aja," tegas Arsul.
Namun terkait dengan posisi yang dimaksud, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Termasuk berapa jumlah posisi yang akan diberikan untuk PPP dalam pemerintahan.