kumparan
17 Jan 2019 22:04 WIB

Prabowo-Sandi Pertanyakan Jokowi Angkat Penegak Hukum dari Parpol

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjalan bersama capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Setneg/Agus Suparto)
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mempertanyakan masih adanya penegak hukum di era capres nomor urut 01 Joko Widodo yang diisi oleh anggota partai politik. Sandi menilai, hal ini rawan dengan ketidakpastian hukum.
ADVERTISEMENT
"4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan aparatur hukum yang berafiliasi dengan parpol, hal itu yang ditanyakan oleh masyarakat," kata Sandi dalam debat Pilrpes 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
"Seandainya Bapak mendapatkan amanah oleh Allah SWT 5 tahun ke depan, sementara bapak sudah menunjukkan ketidakpastian hukum?" tanya Sandi.
Menjawab pertanyaan itu, Jokowi mengatakan, dirinya akan merevisi sejumlah undang-undang yang menghambat perkembangan ekonomi masyarakat termasuk UMKM. Dia akan memperbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.
"Karena menurut saya hukum adalah bagaiamana negara ini melindungi rakyatnya. Hukum harus beri kepastian kepada dunia investasi dan usaha. Hukum tidak tebang pilih. Hukum bisa memberikan rasa tentram," tutur Jokowi.
Capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Namun, jawaban ini tidak cukup memuaskan. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, "Bagaimana menjaga kepastian hukum saat banyak jabatan penting yang diserahkan ke kader bukan netral?" tanya Prabowo.
ADVERTISEMENT
Jokowi menegaskan, penegakan hukum bukan hanya siapa yang menjabat saat itu. Tapi, bagaimana proses rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi.
"Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi. Bahwa sebuah jabatan itu tidak diberikan kepada orang partai, atau harus kepada orang profesional. Menurut saya, jabatan itu yang paling penting seperti yang sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system, ada sebuah proses rekruitmen yang betul, proses rekruitmen yang transparan, proses rekruitmen yang mengacu kepada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas," ucap Jokowi.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan