Prajurit TNI yang Jadi Timses Dilarang Ikut Sekolah Kenaikan Pangkat

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan TNI tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Kontestasi tersebut juga diikuti oleh prajurit TNI yang pensiun dini dan purnawiran.

Kendati demikian, Hadi meminta agar prajurit TNI untuk tak mendukung siapapun pasangan calon (paslon) di Pilkada Serentak 2018. Jika terlibat menjadi tim sukses (timses) dari salah satu paslon tersebut, maka Hadi tak segan memberi sanksi, yakni dilarang mengikuti sekolah kenaikan pangkat.

"Menjaga netralitas prajurit itu gampang, itu ketentuan prajurit. Jika ada yang mendukung seniornya jadi tim sukses gubernur, bupati dan sebagainya, hukumannya hanya satu, enggak usah disekolahin (sekolah kenaikan pangkat), selesai perkara," tegas Hadi saat hadir di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3).

Pengarahan kepada Prajurit TNI-Polri se-Maluku (Foto: Ahmad Romadoni/kumparan)

Hadi mengatakan, dirinya telah berkomitmen dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjaga netralitas TNI dan Polri selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Ia juga telah mencantumkan perintah tersebut dalam 'buku putih' yang ia bagikan kepada anggotanya.

"Senior (Purnawirawan TNI) masuk partai, silaturahmi tetap kita jaga. Tapi kalau untuk dukungan terhadap partai tidak ada hubungannya," tegas mantan KSAU itu.

Selain itu, Hadi juga akan melakukan road show untuk menemui Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut agar keterlibatan prajurit TNI sebagai tim sukses bisa dicegah.

"Ini bulannya tentara masuk desa, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mempopulerkan dirinya, bisa dia pinjam pacul untuk berfoto dan bilang dia dukung tentara masuk desa. Saya tegaskan tentara masuk desa tidak dapat bantuan dari luar, semuanya swadaya dari TNI," pungkasnya.