Profil Omar Al-Bashir: Penjahat Perang Penguasa Sudan Tiga Dekade
PerbesarADVERTISEMENT
Setelah 30 tahun berkuasa, Omar Al-Bashir sang penguasa Sudan , terguling lewat cara yang serupa dengan bagaimana ia mulai berkuasa.
ADVERTISEMENT
Presiden Sudan terlama tersebut merebut kekuasaan lewat kudeta pada 30 Juni 1989, dan tetap berada di pucuk kekuasaan hingga 11 April 2019, sebelum akhirnya digulingkan oleh militer.
Menurut Jenderal Awad Ibn Auf, yang memimpin kudeta, Al-Bashir saat ini berada di tempat aman. Pada kesempatan tersebut Awad juga mendeklarasikan bahwa rezim Al-Bashir sudah ditumbangkan.
Tumbangnya Al-Bashir bukan sepenuhnya diinisiasi oleh militer. Penggulingan rezim tiga dekade ini dimulai dari gerakan berbagai masyarakat profesional yang punya latar belakang berbeda, seperti dokter, guru, dan pengacara.
Awalnya protes mereka dipicu naiknya harga sembako. Namun, setelahnya tuntutan warga Sudan berubah, karena akumulasi kemarahan atas merajalelanya korupsi di Sudan ribuan masyarakat setempat menuntut Al-Bashir mundur.
Demo besar mulai terjadi di hampir seluruh Sudan. Unjuk rasa yang awalnya damai berubah mencekam. Aparat keamanan loyalis Al-Bashir bertindak represif. Akibatnya, puluhan warga sipil jadi korban jiwa.
ADVERTISEMENT
Selama berkuasa di Sudan Al-Bashir diselimuti kontroversi. Mulai dari dugaan korupsi, memerintah dengan tangan besi, hingga jadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang di Darfur.
Lahir Sampai Berkuasa
Al-Bashir lahir dari keluarga petani di Hosh Wad Banaqa di utara Sudan pada 1955.
Setelah lulus sekolah di ibu kota Khartoum. Al-Bashir memutuskan masuk ke akademi militer di Mesir pada 1960.
Selama menjadi militer, Al-Bashir ikut dalam unit Sudan yang dikirim oleh Mesir untuk bertempur pada perang Arab-Israel pada 1973.
Dua tahun kemudian, Al-Bashir ditunjuk sebagai atase militer di Uni Emirat Arab. Setelah kembali ke Sudan, karier militer Al-Bashir menanjak, dirinya memimpin komando garnisun dan barikade parasut bersenjata.
Di pertengahan 1980-an, Al-Bashir kembali ke medan perang. Ia memimpin pasukan Sudan membasmi pemberontak Sudan People's Liberation Army di sebelah selatan.
ADVERTISEMENT
Sebagai seorang kolonel, Al-Bashir pada 1989 melakukan langkah mengejutkan. Bersama loyalisnya, pria tersebut melancarkan kudeta tak berdarah terhadap kekuasaan Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang dipilih lewat pemilu demokratis.
Bersama rekannya, Hassan Al-Turabi, mereka membubarkan parlemen Sudan dan mengubah sistem di Sudan. Sejumlah parpol dilarang beroperasi, Sudan akhirnya mengadopsi hukum Islam sebagai hukum dan dasar negara.
Putusan itu membuat masyarakat di bagian selatan geram. Wilayah mayoritas Nasrani tersebut meluncurkan pemberontakan berdarah selama lebih satu dekade. Pada 2011, Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan berdasarkan referendum.
Konflik Politik dengan Al-Turabi
Kudeta yang dilakukan bersama Al-Turabi membuat Al-Bashir menjadi Presiden di Sudan. Sementara Al-Turabi menjabat Ketua Parlemen.
Pada 1993, Al-Bashir membubarkan pemerintahan transisi yang dibentuknya bersama Al-Turabi, dan mulai memerintah otoriter.
ADVERTISEMENT
Tiga tahun kemudian, Sudan menggelar pemilu presiden dan parlemen, Al-Bashir berhasil memenangkan pemilu yang jauh dari kata demokratis tersebut dengan perolehan suara 75 persen.
Setahun setelahnya, penguasan Sudan itu tiba-tiba memecat Al-Turabi dari jabatan kepala parlemen. Al-Turabi dinilai sebagai ancaman karena dekat dengan kelompok politik Islam di wilayah barat.
Bukan cuma dilengserkan dari jabatan, Al-Turabi juga dijebloskan ke penjara oleh rezim Al-Bashir.
Pada 2000, Al-Bashir kembali menggelar pemilu. Hasilnya begitu spektakuler, ia menang 90 persen suara.
Buronan Internasional
Selama memerintah di Sudan, Al-Bashir menyandang gelar negatif. Dia adalah kepala negara yang menjadi buronan internasional.
Kasus yang menderanya adalah pembersihan etnis di sebelah barat provinsi Darfur. Wilayah itu dihuni etnis non-Arab yang melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah sejak 2003.
ADVERTISEMENT
PBB menyatakan, sebanyak 200 ribu hingga 400 ribu orang tewas dalam konflik Darfur. Sementara, 2,7 juta warga lainnya kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah Al-Bashir membantah tuduhan. Menurut mereka laporan tersebut dipengaruhi Barat dan bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintahan Sudan di mata dunia.
Juni 2008 Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menjatuhkan dakwaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan atas konflik Darfur kepada Al-Bashir. Dua surat penangkapan pun dijatuhkan kepada Al-Bashir.
Meski ada surat penangkapan, Al-Bashir tetap berpergian ke luar negeri ke beberapa negara seperti Suriah, Ethiopia, Libya, Qatar, Mesir, Afrika Selatan, dan Indonesia.