kumparan
3 Des 2018 18:37 WIB

PSI: Reuni 212 Sukses karena Rezim Jokowi Demokratis

Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni di Basecamp DPP PSI. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengapresiasi pelaksanaan Reuni 212 yang berlangsung damai. Namun, Antoni memberi catatan bahwa aksi tersebut hanya terselenggara di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang demokratis.
ADVERTISEMENT
"Pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis di mana memberikan kepada masyarakat untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan," kata Antoni di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12)
"Jadi, jangan berharap aksi serupa terjadi di North Korea atau Korea Utara atau di negara-negara yang semi demokratis, negara-negara yang belum full level demokrasinya," sambungnya.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini juga menyebut Reuni 212 berjalan lancar berkat peran aparat keamanan serta pasukan oranye yang ikut membersihkan sampah di Monas.
com-Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Sumatera Selatan Foto: BNI (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Di sisi lain, Antoni turut menyesalkan sikap sepihak anggota Bawaslu yang terlalu dini memberikan pernyataan di media massa mengenai tak ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye dalam aksi tersebut. Meski begitu, Antoni mengaku, pihaknya tetap akan menyerahkan masalah ini ke Bawaslu.
ADVERTISEMENT
"Menyerahkan sepenuhnya kepada wasit Pemilu ini, yaitu Bawaslu, untuk secara cermat, secara teliti, secara objektif melihat apakah memang ada pelanggaran kampanye yang terjadi kemarin itu," pungkasnya.
Massa Reuni 212 memadati sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
Adapun yang dipersoalkan sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran kampanye, antara lain tentang pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang menyerukan peserta aksi untuk tidak memilih capres dan caleg dari partai pendukung penista agama. Rizieq juga menyerukan seluruh umat mengenai keinginannya untuk ganti presiden pada 2019.
"Gaungkan pelosok tanah air Indonesia. Oleh karena itu, karenanya, kami nyatakan tanpa sedikit pun keraguan pada detik ini Reuni 212 bahwasanya di Pilpres, Pileg 2019 haram kita memilih capres dan caleg partai pendukung penista agama. Haram kita memilih capres dan caleg diusung pendukung penista agama," ujar Rizieq dalam rekaman suara yang diputar di Monas.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan