PSI: Wajar Demokrat Izinkan Kader Dua Kaki, Tak Dapat Peran di Koalisi

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli Antoni di Menteng, Jakarta (9/8). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi empat Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Demokrat atau pengurus partai tingkat provinsi yang memutuskan membelot mendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Padahal, Demokrat adalah salah satu partai koalisi pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Pertama, saya kira pilihan itu pilihan yang wajar dilakukan oleh kader Partai Demokrat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, saat dihubungi wartawan, Senin (10/9).

AHY di perayaan ulang tahun SBY dan Partai Demokrat (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

PSI adalah salah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Menurut Anton, dalam berpolitik, khususnya berkoalisi, masing-masing partai seharusnya dapat berbagi peran dan tanggung jawab.

Namun, di kubu Prabowo - Sandi, Antoni melihat Gerindra lebih mendominasi peran dibanding partai sesama koalisi, yakni PAN, PKS, dan Demokrat. Partai Demokrat dinilai tak memiliki peran penting, sehingga Anton memahami sikap Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Karena Politik ini 'kan soal berbagi kerja dan juga berbagi tanggung jawab. Dan sekarang semua didominasi oleh Gerindra, presiden, wakil presiden, ketua pemenangan, sekretaris sama bendahara pemenangan, katanya juga dari Gerindra," ucapnya.

Prabowo dan Jokowi nonton bareng laga final pencak silat Asian Games 2018, Rabu (29/8/18). (Foto: Biro Pers Setpres)

"Terus, apa peran Demokrat di koalisi di sana? Dalam konteks ini saya bisa memahami, ini wajar," imbuh Anton.

Anton tentu turut menyambut baik dukungan itu. Sebab, hal ini akan semakin menambah pundi-pundi suara untuk Jokowi-Ma'ruf di pilpres nanti.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) yang membuka opsi itu. Tentu pemenangan pilpres ini melibatkan semakin banyak orang," tutur Anton.

Terpecahnya dukungan Demokrat sebelumnya disampaikan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief dan Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief di kediaman SBY, Jumat (10/8/18). (Foto: Adim Mugni/kumparan)

Menurut Andi, dari 7 daerah yang membelot, hanya 4 wilayah saja yang didispensasi lantaran bukan menjadi basis Prabowo - Sandi, semisal di Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Sulawesi Utara.

Arief menyebut, dispensasi itu diperlukan hanya untuk kebutuhan Pileg 2019 semata. Rencananya, Demokrat akan membahas hal ini bersama Prabowo Subianto pada 12 September mendatang.