PSI Wajibkan Anggotanya di Parlemen Lapor Kegiatan ke Publik

Ketua Umum PSI Grace Natalie tiba di Plataran Menteng, Kamis (9/8/2018). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi pembekalan kapada para calon legislatif (caleg) untuk persiapan Pileg 2019. Dalam pembekalan tersebut para caleg diminta menandatangani pakta integritas.

Menurut Ketua PSI Grace Natalie, surat pernyataan itu memiliki implikasi reward and punishment. Selain itu, dalam surat tersebut terdapat kewajiban bagi para caleg untuk melaporkan kegiatan mereka jika nanti terpilih menjadi anggota DPR.

“Jadi yang kami tanda tangani tadi adalah surat pernyataan atau kontrak yang punya kekuatan hukum. Kalau yang biasa kita setting dengan pakta integritas itu enggak punya kekuatan hukumnya, jadi kita bisa minta setiap legislatif kepada PSI untuk melakukan pelaporan ke publik,” kata Grace di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Grace menjelaskan, pelaporan itu bisa dilakukan setiap hari. Dengan begitu, anggota DPR dari PSI nantinya tidak lepas tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, partainya juga akan melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran terhadap para anggotanya.

“Setiap hari, ketika mereka jadi anggota DPR jadi kalau ada yang bolos bisa diberikan hukuman. Misalnya, tidak jelas dan tidak bisa mempertanggungjawabkan produktivitas sebagai anggota dewan itu bisa kita tindak ada aturan dan mekanismenya,” ungkapnya.

PSI kenalkan 3 bakal caleg di DPP PSI (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Menurut Grace, hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk pergantian antar waktu (PAW) hingga pemecatan. Tergantung dari pelanggaran yang dilakukan anggota DPR dari PSI.

“Jadi kita bisa meyakinkan mereka (masyarakat) yang tidak perform bisa diberi sanksi berupa pemecatan atau pergantian antar waktu supaya kita tidak melihat ada kursi kosong dan anggota enggak jelas bisa kita minta pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh mantan Ketua MK Mahfud MD, serta jajaran elite PSI.