Puluhan Negara Desak Pemilu yang Adil di Kamboja

Warga Kamboja mengantri untuk pemilu (Foto: REUTERS/Samrang Pring)

Sebanyak 45 negara bersatu menyerukan agar Kamboja melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil pada Juli mendatang. Mereka juga mendesak pemerintah Kamboja membebaskan pemimpin oposisi dari penjara.

Pernyataan ini dibacakan oleh perwakilan Selandia Baru pada rapat Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu waktu setempat (21/3). Di antara negara yang menandatangani pernyataan yang menitikberatkan pada pelanggaran HAM di Kamboja, terutama terberangusnya hak-hak politik dan sipil di negara itu, adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Inggris.

Puluhan negara itu mendesak pemerintah Kamboja memperbolehkan partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), untuk ikut pemilu. Pelarangan terhadap CNRP dilakukan setelah penangkapan pemimpinya, Kem Sokha, pada September tahun lalu.

Dia dikenakan dakwaan pengkhianatan karena dituduh berkolusi dengan Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Hun Sen, sebuah tuduhan yang dia bantah. Jika terbukti bersalah, Kem Sokha terancam hukuman 30 tahun penjara.

Perdana Mentri Kamboja Hun Sen (Foto: REUTERS/Erik De Castro)

"Kami menyerukan pemerintah Kamboja melakukan tindakan yang diperlukan, sebelum terlambat, untuk memastikan pemilu 2018 berlangsug bebas, adil, dan kredibel," ujar pernyataan tersebut.

"Kami terutama prihatin akan kondisi pemimpin oposisi Kem Sokha menyusul penahanannya: Dia dilaporkan terisolasi, tanpa akses ke perawatan medis, jadi target pengamatan, dan kondisi lainnya, seperti paparan cahaya yang terus menerus," bunyi pernyataan itu lagi.

Menanggapi seruan tersebut, pemerintah Kamboja mengaku tidak peduli. Juru bicara pemerintah Phay Siphan bahkan mengatakan Kamboja tidak akan tunduk pada kehendak negara lain.

"Kami berada setara sebagai anggota PBB. Ini adalah pelanggaran kedaulatan Kamboja. Kami akan melaksanakan pemilu berdasarkan apa yang diinginkan rakyat Kamboja, berdasarkan hukum Kamboja," kata dia.